Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini angkat bicara soal anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 1.700 triliun atau Rp 1,7 kuadriliun untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ia menilai saat ini, di tengah pandemi Covid-19, bukan waktu yang tepat untuk mengajukan anggaran sebesar itu untuk keperluan yang terbilang belum mendesak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sudah di luar kepantasan. Momentumnya salah karena sedang krisis Covid-19,” kata Didik melalui keterangan pers, Kamis, 3 Juni 2021. "Tidak layak karena APBN sekarat dan syarat utang serta tidak masuk di akal sehat."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, pandemi Covid-19 sudah meruntuhkan banyak pilar-pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memprihatinkan. Sektor ini lebih memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.
Dari catatannya, kata Didik, tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat pandemi karena sistem produksi runtuh. Pengangguran terbuka meningkat dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen. Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif.
Adapun jumlah orang bekerja penuh turun dari 71 persen menjadi 64 persen sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung. Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini, tidak pantas anggaran yang besar tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya.
“Jika anggaran ini disetujui Komisi I (Dewan Perwakilan Rakyat), maka wakil rakyat pun tidak tahu diri dan kurang mengukur kepantasan dengan kondisi prihatin pada saat ini,” ucap Didik.
Sebelumnya diberitakan bahwa usulan Kementerian Pertahanan terkait alutsista bocor ke publik setelah beredarnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk 5 rencana strategis (renstra) tahun 2020-2044. Pelaksanaannya akan dimulai pada renstra 2020-2024 dan membutuhkan renstra jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.
Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah US$ 124.995.000.000. Rincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2.
Di situ, tertulis untuk akuisisi alpalhankam sebesar US$ 79.099.625.314. Lalu, pembayaran bunga tetap selama 5 renstra US$ 13.390.000.000 dan dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan alpalhankam US$ 32.505.274.686.
Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai US$ 124.995.000.000, telah teralokasi sejumlah US$ 20.747.882.720 pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020-2024. Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari renbut sejumlah US$ 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada renstra Tahun 2020-2024.
Sebelumnya kritik soal anggaran alutsista juga dilontarkan oleh Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim. Menurut Emil, rakyat saat ini sedang bergumul dengan pandemi Covid-19.
Selain itu, rakyat juga menghadapi krisis ekonomi yang masih merajalela. Sehingga, derita rakyat belum tertanggulangi. "Urgenkah belanja senjata ABRI SEKARANG," kata Emil lewat akun twitter resmi @emilsalim2020 pada Rabu, 2 Juni 2021. "Adakah studi kelayakannya dan rencana utuh di Bappenas?"
Selang sehari, Emil kembali mencuit soal alutsista. Ia menyoroti bahwa pada abad ke-21 ditandai dengan peralihan teknologi persenjataan konvensional ke industri berbasis artificial intelligence.
"Agar RI tidak jadi 'kawasan buangan senjata konvensional yg usang & banyak diobral', kita perlu konsep strategi pertahanan & modern membangun ABRI abad ke21," ujar Emil Salim.
Terkait hal ini, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan enggan mengonfirmasi anggaran sebesar Rp 1,7 kuadriliun tersebut, tapi hanya membenarkan skema pinjaman luar negeri.
"Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri," ujar juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak lewat keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021.
Ia juga memastikan bahwa nilai anggaran pengadaan alutsista tersebut akan dipastikan agar tak membebani APBN. "Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," kata Dahnil.
BISNIS | FAJAR PEBRIANTO
Foto 
