DPR Atur Status Transportasi Daring dalam Revisi UU Lalu Lintas

JAKARTA — Anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Suryadi Jaya Purnama, menyatakan akan berupaya mengakomodasi tuntutan pengemudi ojek online (ojol) soal peningkatan kesejahteraan yang disampaikan dalam unjuk rasa pada Rabu lalu. Dalam demonstrasi itu, pengemudi meminta Dewan agar mempercepat pembahasan RUU Transportasi Daring dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 menjadi Prolegnas 2022 dan mengurangi biaya sewa penggunaan aplikasi.

“Tuntutan tersebut sudah lama disuarakan, tapi menjadi semakin kuat karena adanya kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan tarif ojol,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis, kemarin. Namun, dia mengimbuhkan, RUU Transportasi Daring tetap tidak bisa dimasukkan dalam Prolegnas 2022. Sebagai gantinya, Dewan akan memfasilitasi regulasi mengenai transportasi daring melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang sudah masuk Prolegnas 2022.

“Komisi V sudah pernah mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan pengemudi ojol pada 20 Januari 2020, dan spesifik tentang revisi UU LLAJ pada 6 Juli 2020,” tutur Suryadi.

Menurut dia, penurunan biaya sewa penggunaan aplikasi pernah pula disampaikan Dewan kepada pemerintah ketika menanggapi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 yang menaikkan tarif ojol dan menurunkan biaya sewa penggunaan aplikasi dari 20 menjadi 15 persen. "Kami juga mendorong adanya payung hukum yang adil bagi pengemudi transportasi daring melalui revisi UU LLAJ,” Suryadi menuturkan.

Taksi dan ojek daring belum diakui sebagai angkutan umum karena belum ada regulasinya, terutama ihwal penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi umum. Sepeda motor sebagai alat transportasi dianggap tidak memenuhi syarat keselamatan sebagai angkutan umum dan tidak bisa untuk penggunaan jarak jauh. Tapi, di sisi lain, ojol telah membuka lapangan kerja bagi banyak orang dan menjadi kebutuhan masyarakat.