Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

DPR Setujui Anggaran Kemenkeu 2024 Rp 48,35 Triliun, Berikut Rinciannya

Komisi XI DPR RI telah menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2024 sebesar Rp 48.353.424.381.000 atau Rp 48,35 triliun. Bagaimana rinciannya?

14 Juni 2023 | 13.37 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2024 sebesar Rp 48.353.424.381.000 atau Rp 48,35 triliun. Bagaimana rinciannya?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

"Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, anggaran Kementerian Keuangan beserta dengan seluruh catatannya kita setujui," ujar Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir, dalam rapat bersama Kemenkeu di Senayan, Jakarta pada Rabu, 14 Juni 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berikut adalah rincian anggaran Kemenkeu 2024 per program dan fungsi:
- kebijakan fiskal Rp 40.235.949.000 (Rp 40,23 miliar);
- pengelolaan penerimaan negara Rp 2.482.982.679.000 (Rp 2,48 triliun);
- pengelolaan belanja negara Rp 28.741.671.000 (28,74 miliar);
- pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko Rp 310.821.588.000 (Rp 310 miliar)
- dukungan manajemen Rp 45.490.696.494.000 (Rp 45,49 triliun).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak program dan agenda yang harus dikerjakan kementeriannya. "Bahkan, banyak yang timeline-nya sangat ketat tadi sebelum RAPBN disampaikan kepada Bapak Presiden," beber Sri Mulyani. 

Dia akan meminta unit eselon 1 Kemenkeu untuk betul-betul menyelesaikan program dengan timeline yang ada. Dia menilai, timeline yang telah disampaikan pihaknya akan memberikan indikasi komitmen Kemenkeu. 

"Saya rasa sudah banyak catatan-catatan yang sangat bagus yang bertujuan untuk memperbaiki organisasi dan pengelolaan, serta program kebijakan dari Kementerian Keuangan," tutur dia.

Pilihan Editor: Kemenkeu Ajak Para Jomblo jadi Investor SBN: Terlihat Berharga di Depan Calon Mertua

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Amelia Rahima Sari

Alumnus Antropologi Universitas Airlangga ini mengawali karire jurnalistik di Tempo sejak 2021 lewat program magang plus selama setahun. Amel, begitu ia disapa, kembali ke Tempo pada 2023 sebagai reporter. Pernah meliput isu ekonomi bisnis, politik, dan kini tengah menjadi awak redaksi hukum kriminal. Ia menjadi juara 1 lomba menulis artikel antropologi Universitas Udayana pada 2020. Artikel yang menjuarai ajang tersebut lalu terbit di buku "Rekam Jejak Budaya Rempah di Nusantara".

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus