Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menilai produksi perikanan tangkap belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan ketentuan internasional. Berdasarkan data KKP, per 2019, produksi perikanan tangkap dalam negeri baru mencapai 7,53 juta ton.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Produksi perikanan tangkap Indonesia baru mencapai 7,53 juta ton, terdiri atas 92,68 persen, sisanya sebesar 7,32 persen dari perairan umum daratan," ujar Edhy dalam keterangannya, Sabtu petang, 22 Agustus 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Padahal, menurut dia, potensi lestasi sumber daya ikan Indonesia mencapai 12,54 juta ton per tahun yang memiliki nilai ekonomi US$ 20 miliar. Dari jumlah itu, semestinya Indonesia bisa memanfaatkan 80 persen potensinya atau 10 juta ton sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
Untuk mengoptimalkan potensi dari produksi sumber daya perikanan, Edhy menilai negara membutuhkan banyak kapal. Salah satu caranya, kata dia, pemerintah harus mendorong tumbuhnya industri galangan kapal dalam negeri.
Berdasarkan data Kementerian, saat ini baru ada sekitar 600 ribu kapal penangkap ikan di lautan Indonesia. Dari jumlah itu, 71 persen di antaranya merupakan berupa kapal motor. Sedangkan kapal berukuran di atas 30 GT hanya sekitar 1 persen.
"Indonesia masih memerlukan banyak kapal ikan untuk beroperasi dan menangkap ikan. Pak Presiden (Joko Widodo) juga meminta industri perkapalan terus diperkuat sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan," katanya.
Meski demikian, Edhy memastikan pertumbuhan industri kapal tak mengganggu ekosistem sumber daya perikanan. Sebab, ia menjamin tak akan melakukan eksploitasi besar-besaran di laut. Edhy mengklaim telah berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan sesuai kesepakatan internasional.
Di samping mendoting industri galangan kapal, Edhy mengatakan kementeriannya bakal memperkuat pemantauan penangkapan ikan melalui E-Logbook, Vessel Monitoring System atau VMS, observer on board, dan penguatan integrasi sistem perizinan pusat-daerah maupun pendataan di pelabuhan perikanan. "Jika masih ada nelayan dan pelaku usaha yang nakal, KKP dan aparat penengak hukum lainnya sudah siap dengan tugas dan fungsinya," ucapnya.
Foto 
