Ancaman Defisit Anggaran

JAKARTA — Kebutuhan dana jumbo Rp 450 triliun untuk program makan siang dan susu gratis akan mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mendatang dan tahun-tahun berikutnya. Alokasi dana untuk memenuhi program tersebut diperkirakan 2,4 persen dari belanja pemerintah pusat sepanjang tahun depan.

"Beban tersebut semakin melambung seiring dengan kebutuhan anggaran program secara penuh pada tahun selanjutnya," kata Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono kemarin, 27 Februari 2024.

Sesuai dengan proyeksi tim pakar dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, program makan siang dan susu gratis akan dijalankan bertahap. Pada tahun pertama diperlukan pendanaan sebesar Rp 100-120 triliun. Untuk selanjutnya, kebutuhan program memerlukan pendanaan skala penuh hingga Rp 450 triliun tiap tahun.

Adapun untuk tahun awal, menurut tim Prabowo-Gibran, dari sekitar Rp 120 triliun kebutuhan dananya, APBN hanya perlu membiayai 50-60 persen atau sekitar Rp 50-60 triliun. Artinya, nilai tersebut sekitar 2,4 persen dari total belanja pemerintah pusat pada APBN 2024 yang mencapai Rp 2.467,5 triliun.

Menurut Yusuf, tanpa kenaikan rasio pajak yang signifikan, pelaksanaan program makan siang gratis ini akan berimplikasi pada dua hal. Pertama, kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran. Kedua, pemotongan anggaran belanja tidak terikat (discretionary spending) seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial. Dengan rasio pajak yang rendah dan stagnan dalam 10 tahun terakhir, pemerintah tidak memiliki kemewahan ruang gerak fiskal untuk mengakomodasi program-program populis secara berlebihan. 

“Anggaran pemerintah yang terbatas seharusnya lebih diprioritaskan untuk menambah alokasi dana ke pos belanja yang memberi dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan,” kata Yusuf.

Dia mengatakan, dari semua alokasi belanja pemerintah pusat, ruang fiskal tersisa saat ini adalah pembangunan infrastruktur, subsidi energi, dan kompensasi energi serta bantuan sosial. Menurut Yusuf, pemerintah berpotensi menanggung defisit anggaran melebar dan mendekati batas 3 persen dari PDB (produk domestik bruto) jika tak menekan belanja tidak terikat seperti belanja infrastruktur, belanja subsidi, atau belanja sosial. Musababnya, ruang fiskal belanja pemerintah sudah diisi proyek mercusuar seperti Ibu Kota Negara (IKN) yang membutuhkan dana tidak sedikit.

“Masuknya program makan siang gratis di APBN 2025 berpotensi meningkatkan defisit anggaran hingga kisaran 2,8 persen dari PDB. Hal ini tentu berisiko bagi keberlanjutan fiskal yang baru saja pulih pasca-pandemi,” kata Yusuf.

Dia menuturkan setidaknya ada dua alasan pemangkasan anggaran infrastruktur, subsidi, atau bantuan sosial sebagai imbas dari program makan siang gratis. Pertama, sulitnya menaikkan ruang fiskal dengan meningkatkan rasio pajak. Rasio pajak tercatat turun dari 2022 mencapai 10,4 persen dan 10,2 persen pada tahun lalu. “Pada 2024 ini diperkirakan tax ratio masih di kisaran 10-10,2 persen dari PDB.“

Kedua, kenaikan ruang fiskal dengan menambah defisit anggaran dan utang pemerintah akan ditentang banyak pihak. Pasalnya, defisit anggaran yang mendekati 3 persen dari PDB menurunkan kredibilitas fiskal dan meningkatkan biaya utang di masa depan. Stok utang pemerintah juga masih tinggi dan perlu terus diturunkan menuju batas yang lebih aman.

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat mensosialisasi program makan siang gratis di area Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 6 Januari 2024. ANTARA/Arif Firmansyah

Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, mengatakan risiko program makan siang gratis tak hanya membebani ruang fiskal, tapi juga melemahkan indikator pertumbuhan perekonomian, seperti kenaikan inflasi harga pangan. Program makan siang gratis, kata Latif, secara kasatmata menyerap stok bahan pokok sehingga membuat harga bahan kebutuhan pokok melambung. “Bukan hanya kenaikan beras, tapi juga harga lauk-pauknya karena isi program makan siang gratis bahan pokok semua.”

Latif ragu pemerintah mampu menjaga stok bahan pokok setiap hari untuk kebutuhan program makan siang gratis. Dia menuturkan, dalam program stabilisasi harga bahan pokok pada momentum Lebaran dan akhir tahun baru saja, pemerintah selalu kewalahan. “Terbukti pemerintah selalu gagap stabilisasi harga di dua peristiwa tahunan tersebut, sementara program makan siang nanti kejadian setiap hari.”

Beban inflasi juga membayangi dari biaya distribusi pembagian makan siang gratis. Jauhnya jarak lokasi antarsekolah di Indonesia, kata Latif, menyedot biaya bahan bakar untuk kendaraan pengangkut logistik. Dia menyebutkan variasi harga bahan pangan di daerah juga menjadi tambahan beban baru biaya distribusi, terutama di daerah terpencil seperti di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Meski demikian, dia menuturkan, tak menutup kemungkinan program makan siang bisa berhasil jika memenuhi sejumlah indikator. Antara lain jumlah penerima yang tepat sasaran, kompetensi institusi pelaksana, berjalannya unit pengawas program, terkendalinya potensi inflasi, hingga risiko penyimpangan program. “Jika pemerintah bisa memotret itu semua, baru dikatakan program bisa bagus.”

Adapun Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan program makan siang gratis akan menekan postur anggaran. Tekanan terhadap anggaran ini, kata dia, akan membuat kebijakan fiskal cenderung menahan laju perekonomian. Sedangkan peningkatan penerimaan untuk mengejar kebutuhan anggaran program makan siang gratis juga memiliki risiko. “Meningkatkan penerimaan dari pajak berisiko membawa ekonomi ke dalam resesi karena akan mengurangi pendapatan masyarakat, mengurangi permintaan agregat.”

Syaiful Bahari, Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar), menilai program makan siang gratis tidak hanya berpotensi mengganggu pasokan beras, tapi juga dapat merugikan pasar dan harga daging ayam. 

“Sama halnya dengan beras. Produksi daging ayam nasional rata-rata 3,4 juta (ton) per tahun, kebutuhan program (makan siang gratis) 1,2 juta ton per tahun,” ujar Syaiful. Artinya, sepertiga dari produksi daging ayam akan dialokasikan untuk program makan siang gratis. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kerusakan pasar daging ayam, sehingga akan memicu harga daging ayam semakin mahal.
 
Rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai membahas program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo-Gibran. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan. “Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja,” kata dia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perencanaan APBN 2025 semakin dipertajam. Dengan harapan, APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. “APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan program makan siang dan susu gratis membutuhkan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur-mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan pangan dari program tersebut, nantinya pemerintah menggunakan konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional. Nantinya, sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa juga diproyeksikan untuk dilibatkan dalam memproduksi padi.

DANIEL A. FAJRI | ALI AKHMAD NOOR HIDAYAT