Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Ekonomi

Berita Tempo Plus

Tersebab Bansos Salah Sasaran

Penyaluran bantuan sosial yang belum efektif dinilai menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Apa pangkal masalahnya?

17 Juni 2023 | 00.00 WIB

Antre mencari surat keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten, Jawa Tengah, 14 Juni 2023. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Perbesar
Antre mencari surat keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten, Jawa Tengah, 14 Juni 2023. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Ringkasan Berita

  • Pembenahan data menjadi poin penting yang harus diperbaiki agar bantuan sosial tidak salah sasaran.

  • Rasio anggaran bantuan sosial Indonesia terhadap PDB hanya 0,55 persen, atau lebih rendah dibanding Malaysia.

  • Mensos sebut penyebab bansos salah sasaran adalah data yang tidak valid.

JAKARTA – Penyaluran bantuan sosial atau bansos yang belum efektif dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pembenahan data menjadi poin penting yang harus diperbaiki untuk memastikan anggaran perlindungan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan terealisasi dengan optimal.

“Ketika eror masih terjadi, tapi kemudian dihitung, tentu akan ada penurunan efektivitas dari penyalurannya. Sebab, ada yang seharusnya mendapat bansos tapi kenyataannya tidak,” kata ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, kepada Tempo, kemarin, 15 Juni 2023. 

Menurut dia, segala eror yang selama ini masih ditemukan dalam penyaluran anggaran harus segera dibenahi. Dengan demikian, instrumen perlindungan sosial sebagai alat untuk memitigasi kemiskinan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Guna meningkatkan efektivitas dan dampak penerimaan bantuan sosial, Yusuf menyarankan pemerintah agar mengkaji ulang sistem penyaluran dan proporsi nominal bantuan sosial yang lebih adil serta terukur. Adapun selama ini anggaran bantuan sosial dibagi rata secara nominal kepada masing-masing penduduk yang membutuhkan di setiap daerah. “Padahal kita tahu bahwa tingkat perbedaan kedalaman dan keparahan kemiskinan antara satu daerah dan daerah lain itu berbeda,” ucap Yusuf.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Ghoida Rahmah

Bergabung dengan Tempo sejak Agustus 2015, lulusan Geografi Universitas Indonesia ini merupakan penerima fellowship Banking Journalist Academy batch IV tahun 2016 dan Banking Editor Masterclass batch I tahun 2019. Pernah menjadi juara Harapan 1 Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan di 2016 dan juara 1 Lomba Karya Jurnalistik Kategori Media Cetak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021. Menjadi Staf Redaksi di Koran Tempo sejak 2020.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus