Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Ekonom Soroti Banjir Insentif untuk Investor IKN: Harus Dikalkulasi, Tidak Semua Harus Diobral Jor-joran

Sejumlah ekonom angkat bicara soal banjir insentif bagi investor pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Siapa saja dan apa kritik mereka?

21 November 2023 | 12.05 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah ekonom angkat bicara soal banjir insentif bagi investor pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya adalah ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Menurut saya, insentif (bagi investor) juga harus dikalkulasi. Tidak semua insentif itu harus diobral secara jor-joran," ujar Direktur Eksekutif CORE itu ketika dihubungi, Senin, 20 November 2023. "Karena insentif yang diberikan secara jor-joran juga bisa jadi kurang baik kalau dilihat dari aspek yang lain."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia lalu memberi contoh insentif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023. Menurut Faisal, insentif hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), ataupun hak pakai di atas hak pengelolaan (HPL) Otorita IKN dengan jangka waktu panjang juga perlu diiringi dengan pertimbangan dampak lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

"Ini adalah kawasan Ibu Kota Negara yang sedapat mungkin kita memaksimalkan ownership-nya oleh negara kita sendiri. Jadi insentifnya pun memang perlu dikalkulasi dan diukur secara lebih bijak. Tidak lantas segala macam insentif itu diobral supaya investor masuk," ucap Faisal.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Dikrektur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Ia menilai bahwa insentif yang diberikan pemerintah kepada investor IKN saat ini sudah lebih dari cukup.

Eko menjelaskan, dalam perkembangannya, calon investor juga akan melihat tingkat permintaan (demand) konsumen terhadap barang maupun jasa terlebih dulu, sebelum benar-benar merealisasikan investasinya di IKN.

Oleh sebab itu, kata Eko, investor membutuhkan kepastian jumlah penduduk yang menjadi target konsumen. Hal ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

"Mungkin IKN punya keistimewaan soal tax holiday dan lain-lain. Tapi kalau di Jakarta misalnya sudah ada captive market, minus PNS yang ke IKN mungkin masih sekitar 10 juta orang (di Jakarta), itu masih menarik," ujar Eko.

Sebaliknya, kata dia, investor tentu akan menanyakan daya tarik IKN dibanding Jakarta, Medan atau kota-kota lainnya saat ini. "Itu yang akan menentukan."

Untuk menjawab tantangan itu, menurut Eko, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di IKN seperti perumahan, jalan, dan teknologi komunikasi. Selain itu, sektor komersial lainnya juga perlu segera dibangun agar masyarakat semakin yakin untuk pindah ke IKN.

Lebih jauh, Eko menilai, untuk mendatangkan investor yang lebih banyak, terutama yang komersial atau non-pemerintah sangat membutuhkan upaya percepatan agar banyak orang yang akan pindah ke IKN. "Tentu kalau pindah harus ada rumah. Kemudian fasilitas lainnya, seperti yang paling penting komunikasi dan jalan," ucapnya.

ANTARA

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus