Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Arief Safari mengatakan berbahaya bila pemerintah terpaksa melepas vaksin Covid-19 untuk dibeli masyarakat dengan mekanisme pasar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Karena akan menciptakan price gouging yaitu kenaikan harga yang gila-gilaan sebagaimana kejadian pada masker dan hand sanitizer di awal-awal pandemi," kata Arief dalam siaran pers BPKN, Sabtu, 5 September 2020. Menurut dia, bahaya tersebut tentu harus dihindari oleh pemerintah. Yaitu, dengan menetapkan patokan harga tertinggi vaksin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ketua BPKN Rizal E Halim mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memberikan secara gratis vaksin Covid-19 kepada warga yang tidak mampu. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat miskin tersebut disalurkan secara efektif. "Agar jangan terjadi seperti kasus bantuan sosial sebelumnya, di mana ada beberapa masyarakat yang mampu akhirnya menerima bansos," kata Rizal.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 di Indonesia bakal tersedia dalam dua jenis, yakni yang bersubsidi dan non-subsidi atau mandiri. Untuk jenis mandiri, harga vaksin akan sangat bergantung kepada dinamika pasar.
"Harga dinamika tinggi, tergantung masing-masing penjual, dan yang tetapkan harga bukan saya, tapi penjualnya," ujar Erick Thohir dalam konferensi video pada Kamis, 3 September 2020.
Erick Thohir mengaku belum bisa menentukan kisaran harga vaksin Covid-19 non-subsidi atau mandiri. Sebab, nantinya vaksin yang beredar di masyarakat tidak hanya dari satu produsen. Sehingga, kata dia, harga tersebut akan bergantung kepada perusahaan dan negara terkait.
"Masing masing negara mempunyai kepentingan sendiri untuk memproteksi rakyatnya. Karena kita belum bisa buat, kita tergantung negara lain," ujar Erick.
Untuk itu, Erick berharap Indonesia pun bisa segera memproduksi vaksin merah putih agar bisa ikut menetapkan harga. Secara kualitas, dia mengatakan bahwa semua vaksin semestinya berkualitas bagus apabila telah melalui uji klinis tahap III.
M YUSUF MANURUNG | CAESAR AKBAR
Foto 
