Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan proses konsolidasi BUMN Karya akan terus berlanjut. Ia menyebut, akan menyambangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Rabu, 6 November 2024 esok untuk meminta restu terkait penggabungan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Rabu (kami) akan bertemu Pak Menteri PU yang baru, salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN karya ini dari tujuh menjadu tiga,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Senin, 4 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Erick mengatakan, penggabungan BUMN karya ini adalah upaya kementeriannya untuk melakukan penyehatan serta membangun keahlian pada masing-masing BUMN.
Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut, jika surat persetujuan sudah didapat, Kementerian BUMN akan bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana penggabungan sehingga dapat mempercepat penyehatan di BUMN Karya.
Tujuh perusahaan pelat merah konstruksi yang akan dilebur menjadi tiga klister tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Wika), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Ninda Karya (Persero).
Adapun terkait skema penggabungannya, Kementerian BUMN akan menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, Adhi Karya sebagai induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementera Waskita bergabung dengan Hutama Karya.
Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai rencana pemerintah menggabungkan atau merger tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan berpotensi tidak efektif. Sebab, pola yang digunakan adalah menempelkan perusahaan sakit ke perusahaan yang secara keuangan sehat.
“Ini sama saja memberikan beban kepada perusahaan yang secara keuangan sehat tersebut,” ujar Herry saat dihubungi Tempo, Sabtu, 13 Juli 2024.
Herry merincikan, dalam penggabungan itu, Hutama Karya akan ikut menyelesaikan beban Waskita Karya. Sementara PTPP ikut membantu masalah Wijaya Karya. “Bisa-bisa, yang sudah sehat malah tertular virus dari perusahaan yang sakit,” kata Herry.
Dia mengungkit, Wijaya Karya yang sehat pun akhirnya mengaku terseret proyek kereta cepat yang membuatnya jadi rugi. Sepanjang 2023, perusahaan konstruksi pelat merah itu menderita kerugian hingga Rp 7,12 triliun.
Ia menilai, rencana pembentukan Holding BUMN Karya ini hanya bertujuan jangka pendek. Menurut dia, ada kecenderungan pemerintah ingin lepas tangan dengan menyerahkan BUMN yang sakit untuk diurus oleh BUMN yang sehat.
Ujungnya, kata dia, penyerahan tanggung jawab ini akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, kas negara harus menambal kebutuhan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). “Sekarang saja sudah terus-terusan modalnya ditambal oleh pemerintah, kata dia.
Herry mengatakan, satu contoh buruk dari kasus seperti ini adalah Indonesia Financial Group (PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia), induk perusahaan Jiwasraya. Sejak dikukuhkan menjadi holding asuransi pada 2020 hingga saat ini, IFG selalu disuapi PMN triliunan.
Han Revanda Putra berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: Gibran Ajak Keluarga Bermalam Minggu di Koridor Jalan Gatot Subroto Solo, Bagikan Amplop ke Pedagang
Foto 
