Risiko Pencucian Uang di Family Office

Yusuf sepakat pembuatan family office dapat berdampak besar terhadap perekonomian di dalam negeri. Namun dia menekankan hal itu bergantung pada skema atau instrumen investasi yang akan ditawarkan pemerintah. Jika pemerintah mencontoh Singapura dan Hong Kong, penggunaan modal digunakan untuk instrumen di pasar keuangan saja. Yusuf menilai dampak skema ini terhadap perekonomian akan lebih kecil. Sebab, kontribusi sektor keuangan di Indonesia relatif masih kecil terhadap perekonomian nasional. 

Untuk mendapatkan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian dalam negeri, Yusuf berpendapat pemerintah perlu menempatkan modal tersebut ke sektor yang berkontribusi besar ke kue ekonomi Indonesia. Misalnya, yang menghubungkan antara sektor keuangan dan sektor riil, seperti sektor manufaktur.

Penggunaan dana dari family office untuk pembiayaan sektor riil juga akan menguntungkan masyarakat secara umum. Yusuf menjelaskan, kelompok pendapatan atas yang digunakan modalnya bisa mendapat keuntungan dari investasinya. Pada saat yang bersamaan kelompok pendapatan menengah dan bawah dapat merasakan mandat jika modal tersebut dialokasikan ke sektor riil. 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti pun menekankan, apabila pemerintah hanya menyediakan jasa keuangan, family office ini tidak berdampak luas dan rentan terjadi capital flight atau pelarian modal ketika suku bunga turun. Namun akan menjadi hal yang baik jika investasinya di sektor riil, misalnya untuk membangun pabrik yang meningkatkan produksi sehingga ada penciptaan lapangan pekerjaan. "Jika investasi riil, skema public private partnership dengan skema yang saling menguntungkan dan jangka panjang seperti di proyek-proyek strategis," tutur Esther. 

Kemampuan pemerintah menawarkan jasa yang lebih baik dari negara-negara pesaing juga menentukan keberhasilan family office di Indonesia. Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan pemerintah harus memiliki daya tawar yang besar agar orang-orang superkaya ini mau menempatkan uang uang mereka. Dari kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, regulasi pajak, hingga kondisi politik yang stabil. 

Hong Kong menawarkan kecepatan dan kemudahan permohonan family office. Bahkan, pendirian kantor family office hanya berlangsung beberapa pekan. Ditambah keringanan pajak baru hingga insentif. Hong Kong menargetkan pendirian 200 kantor keluarga besar pada 2025. Bloomberg mencatat, per Maret 2024, ada 855 kantor keluarga di Hong Kong yang mengelola setidaknya aset senilai US$ 100 juta. 

Singapura juga memberikan insentif pajak yang tinggi untuk family office. Insentif yang diberikan Singapura di antaranya potongan pajak 100 persen untuk sumbangan filantropi luar negeri, dengan syarat tertentu. Kantor keluarga juga akan mendapat manfaat dari kontribusi terhadap keuangan campuran, campuran modal publik dan swasta, di bawah perubahan regulasi yang dilakukan oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Berdasarkan laporan Reuters, keluarga-keluarga dengan kekayaan bersih sangat tinggi makin banyak mendirikan kantor keluarga di Singapura. Musababnya, mereka mencari tempat berlindung yang aman dari gejolak politik dan ketidakpastian ekonomi. Menurut Otoritas Moneter Singapura, terdapat 1.500 kantor keluarga di Singapura pada akhir 2022, yang mengelola aset senilai sekitar S$ 90 miliar atau US$ 66,8 miliar. Jumlah ini hanya kurang dari 2 persen dari aset senilai S$ 5,4 triliun atau sekitar US$ 4 triliun yang dikelola di Singapura. 

Menurut Nikkei, berbeda dengan Singapura, Hong Kong tidak menawarkan izin tinggal permanen bagi para investor luar negeri yang menanamkan modal lewat family office. Hong Kong juga mewajibkan investasi pada aset selain properti. 

Selain Singapura dan Hong Kong, Dubai di Uni Emirat Arab menjadi destinasi para keluarga ultrakaya untuk memutarkan uang mereka lewat family office. Dubai muncul sebagai pesaing lantaran kebijakan pajaknya yang dinilai longgar, peluang pasar yang besar, dan lingkungan bisnis yang bersahabat. Di antaranya, Dubai tidak menerapkan pajak pendapatan yang sangat menguntungkan individu-individu superkaya.

Kantor pusat Otoritas Moneter Singapura di Singapura. REUTERS/Darren Whiteside

Rentan Pencucian Uang

Di tengah maraknya family office di berbagai kota di Asia, muncul pula risiko pencucian uang. Pasalnya, kantor keluarga menjadi tempat berlindung yang aman bagi pelaku pengemplangan pajak dan kejahatan keuangan lain. Kemarin, enam family office di Singapura terseret kasus pencucian uang senilai Rp 36,23 triliun. Otoritas Moneter Singapura pun memperketat pengawasan pencucian uang yang dilakukan family office. 

Faisal mengatakan besarnya risiko kejahatan dari skema family office membuat perlunya mekanisme kontrol yang baik. Termasuk mekanisme pemeriksaan bersama negara lain untuk memastikan bahwa dana yang masuk bukan hasil pencucian uang. Dengan begitu, bisnis family office tidak menjadi tempat para pelaku pengemplang pajak menyembunyikan uang mereka atau menjadi tax haven. 

Bahkan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono menilai potensi keuntungan dari rencana ini tidak sepadan dengan risiko kerugiannya. Menurut dia, regulasi untuk mendorong bisnis family office mengharuskan pemerintah memberikan insentif fiskal yang masif, seperti pembebasan pajak dan kemudahan untuk investasi dengan return yang kompetitif. Karena itu, kerangka regulasi dan infrastruktur untuk family office cenderung rawan bagi tindak pidana pencucian uang.

Yusuf mengimbuhkan, lemahnya instrumen investasi juga berpotensi membuat bisnis family office hanya akan memutar dana di pasar keuangan. Selain itu, dengan pasar keuangan yang cenderung masih dangkal dan didominasi asing, kehadiran family office justru berisiko menambah kerawanan sistem keuangan Indonesia.

Andai berkeras menggulirkan rencana ini, tutur dia, pemerintah tidak akan mudah menarik dana keluarga superkaya. Sebab, persaingan bisnis family office sangat tidak ringan, terutama dari negara-negara yang selama ini dikenal sebagai tax haven dan pusat keuangan dunia, seperti Singapura, Swiss, Inggris, serta Hong Kong. Yusuf menilai untuk membangun kerangka regulasi dan infrastruktur yang setara dengan negara-negara tax haven dan global financial hub sangat tidak mudah serta tak bisa dilakukan secara instan.

Menurut Yusuf, mendorong bisnis family office juga berpotensi melemahkan upaya mengungkap dan mengenakan pajak terhadap orang superkaya yang tidak bisa dilakukan oleh kebijakan tax amnesty. Dari kebijakan tax amnesty pada 2016-2017 pun kinerja penerimaan perpajakan tidak banyak berubah. Tax ratio 2023 hanya sebesar 10,23 persen dari PDB. Angka ini bahkan masih lebih rendah daripada tax ratio di awal pemerintahan Presiden Jokowi pada 2015, yaitu 10,76 persen dari PDB. Hal ini menunjukkan kinerja penerimaan perpajakan kita stagnan dalam satu dekade terakhir.

Dibanding mendorong bisnis family office, Yusuf Wibisono menyarankan pemerintah berfokus pada penegakan kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor (DHE). Ditambah upaya serius menaikkan penerimaan perpajakan dari kelas terkaya, yang selama ini cenderung under-tax. "Alih-alih meniru negara-negara tax haven dan global financial hub, pemerintah seharusnya mengejar kewajiban pajak warga negara superkaya Indonesia yang banyak menyembunyikan kekayaannya di negara-negara tersebut," tuturnya. 

Soal risiko warga ultrakaya luar negeri menyimpan dana di family office untuk pencucian uang, Luhut mengatakan hal tersebut harus dihindari. Namun dia tidak menjelaskan strategi untuk mencegah pencucian uang. Luhut mengatakan lintas kementerian atau lembaga perlu merumuskan beberapa hal untuk pengembangan ekosistem WMC di Tanah Air. Misalnya, soal perancangan sistem perpajakan dan regulasi yang mendukung untuk aset asing, stabilitas dan kondusivitas politik dan pemerintahan, penyedia jasa manajemen aset, serta lingkungan bisnis yang mendukung.