Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Pemerintah menanti usul Bio Farma dan Kadin untuk vaksinasi mandiri.
Vaksinasi mandiri akan diikuti oleh perusahaan swasta.
Sudah ada 11 ribu perusahaan yang mendaftar vaksinasi mandiri.
JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menunggu usul PT Bio Farma (Persero) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menentukan tarif vaksin dalam program vaksinasi mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong. "Kami baru akan menentukan tarifnya sesudah Bio Farma dan Kadin duduk bersama, lalu datang ke kami. Harus ada kesepakatan di antara mereka," ujar dia, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini, Kementerian Kesehatan baru mengatur ketentuan dasar Vaksinasi Gotong Royong. Aturan yang masuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 ini antara lain berisi penetapan harga vaksin dan biaya pelayanan oleh Menteri Kesehatan. Biaya yang dipatok fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat maupun swasta dilarang melebihi batas tarif tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aturan itu juga menyebutkan vaksinasi mandiri diberikan secara gratis kepada para penerima, yaitu karyawan perusahaan dan keluarganya. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan peserta program ini. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan usul Kadin dan Bio Farma akan menjadi dasar perhitungan pemerintah. "Ini masih akan dibahas," kata dia.
Direktur Utama Bio Farma, Honesty Basyir, menyatakan belum ada harga yang ditetapkan untuk vaksinasi mandiri. Menurut dia, Bio Farma masih bernegosiasi dengan produsen. "Untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau," ujarnya. Saat ini Bio Farma sedang bernegosiasi dengan China National Pharmaceutical Group atau Sinopharm serta Moderna.
Petugas medis menyiapkan vaksin Covid-19 untuk diberikan kepada penerima vaksin di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) Jakarta, 5 Maret 2021. Tempo/Nurdiansah
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan, memperkirakan harga vaksin Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per dosis. Namun dia mengaku belum ada kesepakatan. Tempo berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani, tapi tak mendapat jawaban.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, berharap harga yang ditetapkan pemerintah tak melebihi estimasi tersebut. Bagi perusahaan yang termasuk padat karya, dia menyatakan harga Rp 500 ribu per dosis sudah tinggi. "Saat diminta mengisi survei terkait harga, rata-rata anggota kami menyanggupi Rp 500 ribu," tutur Fajar.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman, berharap harga vaksin mandiri ditetapkan kurang dari Rp 500 ribu. Dia memperkirakan kemampuan anggota asosiasinya untuk membayar vaksin mencapai Rp 300 ribu. "Kalau terlalu tinggi, cukup berat," kata dia.
Kadin membuka pendaftaran vaksinasi mandiri gelombang kedua mulai 10 hingga 24 Maret. Hingga 14 Maret, sudah ada 11.542 perusahaan yang terdaftar dengan total calon penerima sebanyak 7,4 juta orang. Dalam pendaftaran gelombang pertama yang berlangsung pada 28 Januari sampai 28 Februari, Kadin menerima 9.176 perusahaan dengan jumlah peserta 6,9 juta orang. Bukan hanya perusahaan besar, peserta program ini juga ada yang berstatus usaha kecil dan menengah.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengaku sudah melakukan sosialisasi untuk mengajak perusahaan mendaftar program vaksinasi mandiri. Dia memastikan tak ada pemaksaan untuk berpartisipasi lantaran kemampuan perusahaan berbeda-beda. "Program ini sifatnya sukarela," ujar Shinta.
ANNISA FEBIOLA | VINDRY FLORENTIN
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
