Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Hasil Penghematan Mengalir ke Program PEN

Hasil penghematan anggaran tunjangan hari raya (THR) aparat sipil negara dan pensiunan akan menjadi bagian dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang tahun ini mencapai Rp 699,43 triliun.

4 Mei 2021 | 00.00 WIB

Aparatur Sipil Negara Pemkot Solo saat Rapid Test di Pendapa Ageng Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, 13 Juli 2020. TEMPO/Bram Selo Agung Mardika
Perbesar
Aparatur Sipil Negara Pemkot Solo saat Rapid Test di Pendapa Ageng Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, 13 Juli 2020. TEMPO/Bram Selo Agung Mardika

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Ringkasan Berita

  • Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 30,8 triliun untuk THR PNS dan pensiunan.

  • Belanja PEN 2021 diprioritaskan ke sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan korporasi dan UMKM.

  • Ekonom menyarankan agar pemotongan THR disesuaikan dengan golongan.

JAKARTA – Hasil penghematan anggaran tunjangan hari raya (THR) aparat sipil negara dan pensiunan akan menjadi bagian dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang tahun ini mencapai Rp 699,43 triliun. Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan pemerintah masih berfokus memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

"Alokasinya (hasil penghematan) secara umum masuk di kebutuhan PEN. Tidak bisa spesifik diambil berapa dan masuk ke mana," ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, pemerintah hanya menyalurkan THR sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat, seperti tunjangan jabatan dan keluarga, bagi aparat negara. Tahun ini, Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 30,8 triliun untuk memenuhi tradisi tahunan itu. Porsi terbesar sekitar Rp 14,8 triliun akan mengalir untuk pegawai sipil daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Rp 7 triliun untuk aparat sipil negara di kementerian/lembaga serta TNI dan Kepolisian RI, serta Rp 9 triliun untuk pensiunan.

Pegawai negeri sipil (PNS) mengikuti upacara di lapangan eks IRTI Monas, Jakarta. TEMPO/Subekti

Total nilai THR pegawai negeri 2021 pun turun dari jumlah yang sebelumnya diwacanakan yang mencapai Rp 45,4 triliun. Namun tren alokasi THR sebenarnya terus naik dari tahun sebelumnya. Pada 2020, saat pertama kali Covid-19 merebak, pemerintah mengucurkan Rp 29,3 triliun untuk THR, sementara pada 2019 hanya Rp 20 triliun.

Pada akhir Maret lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja anggaran PEN 2021 akan diprioritaskan ke tiga sektor, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, serta korporasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dapat pulih di rentang 4,5-5,3 persen pada tahun ini. "Kuncinya masih di penanganan Covid-19 supaya masyarakat percaya diri melakukan konsumsi."

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta, 19 Maret 2019. TEMPO/Tony Hartawan

Alokasi PEN 2021 naik 21 persen dari realisasi PEN 2020. Meski begitu, realisasinya masih jauh dari separuh jalan pada bulan kelima tahun ini. Kemarin, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran PEN baru terealisasi 22,3 persen dari pagu yang berkisar Rp 699,4 triliun. Artinya, sudah ada uang Rp 155,6 triliun yang dipakai untuk penanganan Covid-19 hingga 30 April lalu.  

"Realisasi untuk program kesehatan sebesar Rp 21,5 triliun atau 12,1 persen dari total pagunya," ucapnya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, mengkritik keputusan pemerintah yang tidak membayar penuh THR 2021 dan gaji ke-13. Meski diklaim untuk kebutuhan pemulihan ekonomi, dia menyebutkan kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah tak sanggup lagi membayar hak pegawainya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Mohammad Faisal, menyarankan pemerintah membuat skala prioritas dalam pemotongan THR. Cara ini bisa menjadi jalan tengah di antara urgensi pemenuhan kebutuhan PEN dan upaya mendongkrak konsumsi. "Skemanya adalah semakin rendah golongan PNS, besaran THR semakin tidak dikurangi," ucap dia, kemarin.

FAJAR PEBRIANTO | CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Yohanes Paskalis

Yohanes Paskalis

Mulai ditempa di Tempo sebagai calon reporter sejak Agustus 2015. Berpengalaman menulis isu ekonomi, nasional, dan metropolitan di Tempo.co, sebelum bertugas di desk Ekonomi dan Bisnis Koran Tempo sejak Desember 2017. Selain artikel reguler, turut mengisi rubrik cerita bisnis rintisan atau startup yang terbit pada edisi akhir pekan.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus