HUT ke-79 RI, Bambang Soesatyo Beberkan PR Indonesia: Keadilan, Kedaulatan Pangan, hingga Transisi Energi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan masih banyak pekerjaan rumah alias PR pemerintah di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ia menuturkan, pemerataan dan keadilan belum sepenuhnya diraskan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Sayup-sayup masih kita dengarkan,  aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan," ujar Bambang dalam sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR-DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan, Jumat, 16 Agustus 2024. 

Menurutnya, masyarakat Indonesia mendambakan negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi dalam aspek moralitas dan integritas.Rakyat, kata dia, berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, rakyat yang berjuang melawan ketidakadilan dan kemiskinan.

"Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, dimana setiap individu, kelompok dan golongan, mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi," ucap Bambang.

PR lainnya, Bambang melanjutkan, adalah peningkatan populasi penduduk. Ia mengatakan hal ini membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Namun di saat yang sama, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru tertekan. Ia menyinggung makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim.

Bambang pun mengatakan pemerintah perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan. "Bukan sekadar ketahanan pangan yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri."

Selain tantangan pangan, Bambang menuturkan keamanan siber di Indonesia masih menjadi PR dan perlu ditingkatkan. Mengutip National Cyber Security Index, Bambang berujar Indonesia masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber. Ia menyinggung peretasan data nasional yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Ini mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum," ujar Bambang.

Tantangan Indonesia lainnya menurut Bambang adalah tantangan di bidang energi. Hal ini seiring komitmen Indonesia menekan emisi gas rumah kaca secara bertahap dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan beralih pada energi baru dan terbarukan.

"Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan investasi sangat besar, dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun," ujar Bambang.

Pilihan Editor: Bulog Kembali Salurkan Bantuan Beras 10 Kilogram, Alasannya untuk Kendalikan Inflasi