Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) tak setuju dengan usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, agar korban judi online dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk menerima bantuan sosial (Bansos). Peneliti IDEAS Muhammad Anwar menilai lebih baik bansos diberikan untuk guru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Langkah tersebut sangat tidak tepat, seharusnya yang layak mendapat bansos tersebut adalah guru, terutama guru yang berstatus honorer," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 14 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, IDEAS bersama GREAT Edunesia melakukan survei kepada 403 responden guru di 25 provinsi dengan komposisi responden di pulau Jawa sebanyak 291 orang dan luar Jawa 112 orang. Responden terdiri dari 123 orang berstatus sebagai guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), 118 guru tetap yayasan, 117 guru honorer atau kontrak dan 45 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan temuan survei tersebut, masih banyak guru yang tidak pernah mendapatkan Bansos. "Survei kami pada bulan Mei lalu menunjukan sebanyak 63,2 persen guru mengaku tidak pernah mendapatkan Bansos dalam bentuk apapun. Baik dari pemerintah pusat, daerah maupun lembaga sosial," kata Anwar.
Dia menambahkan hanya 36,7 persen guru yang pernah mendapatkan bansos. Itu pun, tidak semuanya berasal dari pemerintah. Sebanyak 35,5 persen bansos berasal dari pemerintah pusat dan 33,7 persen berasal dari pemerintah daerah. Selebihnya didapatkan guru berasal dari Lembaga Amil Zakat 14,2 persen, Baznas 10,1 persen, masjid 4,7 persen dan lembaga lain 0,5 persen.
IDEAS menekankan para guru utamanya guru honorer, lebih layak untuk mendapatkan bansos daripada korban judi online. "Sangatlah ironis, bila pemerintah lebih memperhatikan nasib korban judi online yang notabene karena ulah mereka sendiri, daripada guru mengingat penghasilan guru jauh dari kata layak."
Dalam survei yang sama, ditemukan sebanyak 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan dan 13 persen diantaranya berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan. Maka dari itu, guru-guru ini dinilai sangat layak untuk menerima bansos.
Menurut Anwar, pemerintah seharusnya melakukan langkah krusial terkait mewabahnya judi online yang telah mengakibatkan banyak korban. Seharusnya, pemerintah mencegah masyarakat agar terjebak judi online, dengan pengetatan peraturan dan penegakan hukum. "Bukan malah memadamkan kebakarannya, tapi tidak memadamkan sumber apinya," tutur dia.
Sebelumnya, Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judi online bisa mendapatkan bansos. "Kami sudah banyak memberikan advokasi, mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Juni 2024.
Dia mengatakan sudah banyak korban judi online dan tidak hanya segmen masyarakat tertentu seperti masyarakat kelas bawah saja."Tapi juga masyarakat (kelas) atas mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena."
ANNISA FEBIOLA | DANIEL A. FAJRI
Foto 
