Sudah Tiket Pesawat Mahal, Iuran Wisata Pula

SEPUCUK surat undangan rapat dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengejutkan Alvin Lie. Pasalnya, pertemuan yang dijadwalkan pada Rabu, 24 April 2024, itu dijadwalkan membahas pengenaan iuran wisata melalui tiket penerbangan. Forum itu merupakan bagian dari rangkaian pembahasan rancangan peraturan presiden tentang dana untuk pariwisata berkualitas.

Isu ini tak pernah didengar Alvin. Anggota Dewan Pakar INACA itu baru mengetahui ada rencana memungut iuran wisata lewat tiket pesawat dari undangan tersebut. "Sama sekali tidak ada pembicaraan pendahuluan. Fait accompli," kata dia kepada Tempo pada Jumat, 26 April 2024.

Hingga berita ini ditulis, baik Alvin maupun INACA belum mendapatkan penjelasan ihwal rencana tersebut. Sehari setelah mengirim undangan, yaitu pada 21 April 2024, pemerintah menyerahkan pemberitahuan penundaan rapat. "Ditunda dan akan dijadwalkan kembali pada kesempatan pertama," begitu isi tulisan dalam surat yang ditandatangani oleh pelaksana tugas Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Tahyanto Abdillah, itu.

Selain muncul tiba-tiba, rencana ini mengejutkan karena punya banyak implikasi negatif. Salah satunya menaikkan beban pembelian tiket. "Kesannya adalah harga tiket naik, padahal bukan. Yang ada, beban dari iuran ini," kata dia. Sebagai catatan, pemerintah sejak 2019 masih belum mengubah tarif batas atas untuk penerbangan.

Ketika harga naik, Alvin yakin daya beli masyarakat bakal terganggu. Apalagi tahun depan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai dari 11 persen menjadi 12 persen. Saat ini saja keluhan soal mahalnya harga tiket pesawat terus terdengar.

Alvin pun mempertanyakan imbal balik pungutan ini bagi masyarakat. Sesuai dengan ketentuan International Air Transport Association dan International Civil Aviation Organization, setiap pungutan harus ada balasannya, kecuali berbentuk pajak, baik itu dalam bentuk pelayanan maupun fasilitas. Sebagai contoh, penumpang pesawat harus membayar passenger service charge atau retribusi bandara karena harga tiket hanya untuk biaya pengangkutan penumpang yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. "Nah, iuran ini imbal baliknya apa?"

Dia juga mempertanyakan alasan pemerintah menentukan iuran pariwisata lewat tiket penerbangan. Sebab, tak semua penumpang pesawat adalah wisatawan. Berdasarkan survei internal terhadap 7.414 responden yang melakukan penerbangan di lima bandara besar, yaitu Juanda, Soekarno-Hatta, Kualanamu, I Gusti Ngurah Rai, dan Sultan Hasanuddin, Alvin mencatat hanya 12,1 persen di antaranya yang bepergian untuk tujuan wisata. Sisanya terbang dengan alasan perjalanan dinas, bisnis, mengunjungi kerabat, serta berobat. 

Saat kemampuan beli masyarakat turun, industri penerbangan bakal lesu. Alvin mengingatkan bahwa maskapai penerbangan belum pulih sepenuhnya dari efek pandemi. Mereka masih harus membayar utang-utang yang direstrukturisasi. Perusahaan juga selama ini kesulitan untuk ekspansi, misalnya dengan mendatangkan pesawat baru dan menambah kapasitas karena tarif batas atas yang tak berubah. 

Menurut Alvin, maskapai-maskapai yang tergabung dalam INACA bakal menolak rencana pemerintah memungut iuran pariwisata lewat tiket pesawat itu jika jadi diterapkan. Pria yang juga menjadi Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia ini juga memastikan bakal ada resistansi dari pengguna transportasi udara.

Wisatawan mancanegara di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, 11 April 2024. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

 
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Saputra telah mengungkapkan penolakannya terhadap rencana pungutan iuran pariwisata lewat tiket penerbangan. "Enggak setuju dikenakan di dalam harga tiket," ujarnya pada Rabu, 24 April lalu.

Dia menjelaskan, penumpang umumnya hanya tahu harga beli tiket naik dan tidak menyadari komponennya. Seperti saat ini, harga tiket sudah meningkat dibanding dua tahun lalu, sementara dalam lima tahun terakhir maskapai tak menaikkan tarif. Penyebab kenaikan harga tiket antara lain kenaikan tarif pajak bandara yang naik dua tahun lalu. "Ujungnya mereka menyalahkan maskapai yang terkesan seenaknya menaikkan harga tiket," kata Irfan.

Menurut pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman, Chusmeru, rencana pemerintah kali ini justru berpotensi menghambat industri pariwisata, bertentangan dengan tujuan awalnya. Pasalnya, harga tiket pesawat saat ini sudah banyak dikeluhkan sangat mahal. Jika ditambah beban iuran pariwisata, minat melancong di destinasi wisata domestik bakal menurun. "Ini tidak proporsional juga karena tidak semua orang yang menggunakan jasa penerbangan itu untuk kepentingan perjalanan wisata," ujar Chusmeru. 

Beban untuk menghimpun dana pariwisata seharusnya menjadi tanggungan pemerintah, bukan dilimpahkan ke masyarakat. Sebab, fokusnya adalah konservasi lingkungan dan budaya serta peningkatan sumber daya manusia untuk menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Chusmeru menilai mencari donor atau melibatkan vendor yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan wisata lebih tepat untuk dibebani iuran pariwisata.

Chairman of Indonesia Halal Lifestyle Center and Indonesia Tourism Forum, Sapta Nirwandar, mengatakan maskapai penerbangan sangat krusial untuk menarik wisatawan. Berkaca dari pengalaman negara-negara lain, Sapta mengatakan, rata-rata keberhasilan mereka didukung oleh maskapai penerbangan yang kuat. Mereka melayani dengan frekuensi penerbangan yang tinggi dan harga tiket yang menarik.

Dia juga mencatat tak sedikit negara yang justru memberi insentif bagi maskapai sehingga penumpang bisa dapat tiket murah. "Harga tiket pesawat murah biasanya lebih merangsang daripada destinasi wisatanya," kata pria yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2011-2014 ini. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah mengkaji dengan saksama efeknya sebelum memutuskan menarik iuran pariwisata lewat tiket pesawat.

Setelah isu ini mencuat, Tempo berupaya menghubungi Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Odo Manuhutu untuk meminta penjelasan. Namun ia tak merespons hingga berita ini ditulis.