Izin Tambang untuk Ormas

Pemerintah memberikan kesempatan buat organisasi kemasyarakatan (ormas), koperasi, serta usaha kecil dan menengah mengelola tambang yang izin usahanya dicabut Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi menjadi landasan hukumnya.

Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kebijakan ini merupakan bentuk keadilan buat membagi rata kesempatan mengelola sumber daya alam negara. Namun kritik tak henti bergema setelah keputusan ini terbit. Sejumlah pihak menyoroti kemampuan subyek pengelola tambang. Risiko pemanfaatan lahan yang tak optimal di depan mata.