Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memastikan tidak ada perumahan eksklusif dalam program pembangunan 3 juta rumah, demi menciptakan ekosistem permukiman yang inklusif dan harmonis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi terbangun ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku dan agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, keberagaman di Indonesia seharusnya tercermin dalam lingkungan perumahan. Pria yang akrab disapa Ara itu memberi contoh dengan membangun tempat ibadah untuk berbagai agama dalam satu kompleks perumahan.
"Perumahan-perumahan itu ya kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi, itu cara untuk buat sesuatu hal yang baiknya," kata Ara.
Selain itu, Maruarar juga berencana menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam satu perumahan. Artinya, akan bercampur antara masyarakat biasa, PNS, guru, TNI, dan Polri yang berpenghasilan rendah. Dalam mencegah pembangunan perumahan eksklusif tersebut, strategi yang digunakan oleh Ara adalah melakukan edukasi kepada masyarakat.
"Di situ ada gurunya, ada TNI berpenghasilan rendah, ada polisi berpenghasilan rendah. Karena kalau TNI dan polisi yang bintara, jarang pindah-pindah tempat. Jadi di situ ada variasi," imbuhnya.
Untuk mewujudkan program 3 juta rumah tersebut, Maruarar Sirait memulainya dengan menyumbangkan tanah seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten. Ia juga mengajak pengusaha-pengusaha nasional untuk membangun rumah di tanah yang telah ia sumbangkan. Dengan skema tersebut, Ara menargetkan dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP sudah bisa menyerahkan rumah secara gratis kepada beberapa masyarakat sekitar yang membutuhkan.
"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri, 10 November saya undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang untuk dibangun," imbuhnya.
Selain menyumbangkan tanahnya, Maruarar juga ingin memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor yang saat ini dipegang oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Ia mengatakan sudah mengantongi sekitar 1.000 hektare tanah sitaan di Banten dari Kejaksaan Agung.
"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten, dari koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke Ibu Menteri, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," kata Ara.
Foto 
