Jokowi Akui Proyek LRT, MRT, dan Kereta Cepat Merugi, Berikut Rincian Anggarannya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan proyek-proyek transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit disingkat LRT, dan Kereta Cepat memang membebani anggaran negara.

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa proyek-proyek ini sangat penting untuk mengurangi kerugian ekonomi yang lebih besar akibat kemacetan lalu lintas, terutama di kota-kota besar. "Semua proyek MRT, LRT, dan kereta cepat memang merugi, sehingga harus ada subsidi dari pemerintah daerah untuk menutupi biaya operasionalnya," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024

1. Proyek LRT Jabodebek

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek adalah proyek infrastruktur transportasi massal yang menghubungkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Proyek ini mencakup pembangunan jembatan rel lengkung sepanjang 148 meter yang membentang di atas Tol Dalam Kota, menghubungkan Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said di Jakarta Selatan. LRT Jabodebek memiliki total jalur sepanjang 42,1 kilometer dengan biaya konstruksi per kilometernya mencapai Rp 771,97 miliar.

Menurut laporan Tempo, biaya proyek ini mengalami pembengkakan hingga Rp 2,6 triliun, dari semula Rp 29,9 triliun menjadi Rp 32,5 triliun. Untuk membiayai proyek ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menerima pinjaman dari sindikasi 15 bank sebesar lebih dari Rp 20 triliun, serta suntikan dana dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10,2 triliun. Namun, penundaan peluncuran LRT juga menyebabkan PT KAI kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 587,7 miliar.

2. Proyek MRT Jakarta

Pembangunan MRT Jakarta juga menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Setiap tahunnya, Pemprov DKI harus mengeluarkan sekitar Rp 800 miliar untuk biaya operasional MRT. Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan membengkak hingga Rp 4 triliun per tahun.

Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa biaya ini jauh lebih kecil dibandingkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kemacetan di Jakarta, yang diperkirakan mencapai Rp 65 triliun per tahun.

3. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) juga menimbulkan tantangan besar dalam hal pembiayaan. Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), untuk memperpanjang jalur kereta cepat hingga ke Surabaya, pemerintah diperkirakan membutuhkan biaya yang 4,8 kali lebih besar dari proyek KCJB.

Dengan panjang 142,3 kilometer, proyek KCJB menghabiskan biaya sebesar Rp 112,5 triliun. Jika proyek ini diperpanjang hingga Surabaya dengan panjang 690 kilometer, biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 545 triliun. Angka ini bahkan lebih besar daripada anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diperkirakan mencapai Rp 446 triliun.