Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai mempersiapkan keanggotaan penuh Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD pada tahun ini. Pemerintah meyakini keanggotaan OECD akan membuat iklim investasi Indonesia lebih baik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi menerima kunjungan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa, 28 Mei 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, Airlangga Hartarto, menyatakan, aksesi keanggotaan ini bakal terintegrasi dengan pembangunan jangka menengah Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Airlangga menyebut Pemerintah Jokowi akan melakukan proses self-assessment dengan membuat memorandum dalam 250 hari kedepan. “Tadi dibahas, OECD juga akan membantu ekosistem semikonduktor dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN menjalankan proses roadmap digital ekonomi framework agreement,” katanya dalam keterangan usai pertemuan.
OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia sebagai dukungan untuk meningkatkan iklim investasi. Dalam keterangan terpisah di Istana Jakarta pada pekan lalu, Airlangga mengatakan memorandum peninjauan akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh steering committee OECD, dalam sejumlah bidang seperti keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan detail kebijakan konsumer hingga teknologi digital.
Pemerintah Indonesia mendorong keanggotaan penuh OECD setelah menjadi salah satu negara Mitra Utama sejak 2007. Pada 2014, Indonesia menjadi co-chair bersama Jepang untuk memulai program regional OECD bagi ASEAN - perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Sebelumnya disampaikan, Jokowi menargetkan Indonesia masuk OECD dalam tiga tahun.
“Indonesia akan setara dengan negara OECD dalam mengembangkan regulasi, sehingga investor nyaman untuk menambah berinvestasi di indonesia,” kata Airlangga.
Dalam pertemuan dengan Sekjen OECD, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO juga turut hadir.