Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memang tidak akan selesai dalam waktu dua atau tiga tahun. Pemerintah saat ini fokus untuk mencari investor untuk mengebut pendirian ibu kota baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa, 16 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi mengatakan pada 17 Agustus 2024, pembangunan di IKN paling baru rampung 15 persen. Oleh sebab itu pemerintah masih memerlukan investor baik dari dalam maupun luar. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya boleh dipakai untuk membangun gedung-gedung pemerintahan.
Pemerintah merencanakan untuk pertama kalinya menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Operasional atau kerja presiden juga akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.
Namun ketika ditanya mengenai rencana berkantor ke IKN, Jokowi sebelumnya menyebut belum ada kepastian dalam waktu dekat. Jokowi kemudian mengakui masih melihat kesiapan infrastruktur terkait rencana untuk berkantor di IKN pada bulan ini. Jikalau memang infrastruktur sudah siap, Jokowi memastikan bakal berkantor di IKN.
“Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, setiap hari hujan terus. Hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar,” kata Jokowi.
Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab pada Selasa siang, dengan salah satu fokus agenda adalah membahas soal investasi di IN. Presiden akan bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed hingga perwakilan perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, yang disebut sudah berkomitmen untuk menanamkan modal di IKN.
Di Abu Dhabi akan ada penandatanganan MoU B to B atau business to business yang disaksikan pemerintah. Baik Pemerintah Indonesia dan juga Uni Emirat Arab.
Sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah menerima ratusan Nota Kesepahaman (MoU) dan Letter of Intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan ini saat menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
"Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan groundbreaking," kata Bahlil. Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN.
Pilihan Editor: Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus
Foto 
