Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menangani kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di sejumlah daerah. Erick juga diminta memberikan penjelasan kepada publik soal kelangkaan elpiji melon tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Mengenai kelangkaan biar Pak Menteri BUMN yang jawab karena menyangkut Pertamina di bawah beliau,” ujar Jokowi usai meninjau harga pangan di Pasar Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya ramai diberitakan elpiji 3 kg langka di sejumlah daerah. Beberapa daerah yang mengaku kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi itu adalah Magetan, Banyuwangi, dan sejumlah daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Ketentuan penyaluran subsidi LPG 3 kg ini sebenarnya sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 37. 37.K/MG.05/MEM.M/2023 tanggal 27 Februari 2023. Belei itu mengatur tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran.
Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Pertamina (Persero) sejak 1 Maret 2023 telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG 3 Kg ke dalam sistem berbasis web. Registrasi itu adalah sebagai bagian dari Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran.
Nantinya mulai 1 Januari 2024, hanya masyarakat yang telah terdata saja yang bisa memperoleh LPG 3 Kg. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi LPG tabung 3 kg hingga Rp 117,85 triliun.
Soal kelangkaan ini pula, Jokowi menegaskan penyaluran barang bersubsidi LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Ia mengatakan LPG 3 kg ini menjadi komoditas yang diperebutkan sehingga dapat menimbulkan kelangkaan.
“LPG itu terutama yang bersubsidi ini memang diperebutkan di lapangan, dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi,” tutur Jokowi.
ANTARA
Foto 
