Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bandung - Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal prediksi tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang nantinya bakal berkisar di rentang Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu per penumpang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Untuk tarif segera kita putuskan. Tapi kurang lebih antara Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu, kurang lebih," ucap Presiden Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin siang, 2 Oktober 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Soal waktu penerapan tarif sepur kilat itu, Kepala Negara meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium pembangunan KCJB.
Lebih jauh, Jokowi menekankan hal terpenting dalam pengelolaan kereta cepat adalah pelayanan yang cepat dan fungsi dari moda transportasi. "Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik dengan cepat dan fungsi transportasi. Bukan untung dan rugi," katanya.
Presiden Jokowi juga menyebutkan pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan tarif gratis bagi penumpang KCJB hingga pertengahan Oktober 2023. "Ini kita perpanjang untuk gratisnya, kira-kira sampai pertengahan bulan (Oktober)," katanya.
Adapun Chief Conductor KCJB Yoga Bagus Nugraha mengatakan KCJB atau yang dinamai Whoosh terbagi atas tiga kriteria layanan perjalanan. Tiga kelas itu adalah first class di kereta 1 dan 8 dilengkapi 18 kursi, business class sebanyak 28 kursi, dan economic class sebanyak 555 kursi.
Selanjutnya: Guru besar transportasi dari UI...
Guru besar transportasi dari Universitas Indonesia (UI), Sutanto Soehodho, sebelumnya berpendapat soal tarif keekonomian kereta cepat didasari pada daya beli konsumen atau penumpang berbasis pada analisa kemampuan membayar dan kemauan membayar. Kemudian, angka itu dibandingkan dengan real cost (biaya kenyataan) dari penyedia jasa berbasis pada biaya-biaya investasi, operasi, dan perawatan.
“Perbandingan yang memberikan gambaran selisih nilai real cost dan daya beli yang perlu dengan disubsidi,” ujar Sutanto saat dihubungi pada Senin, 14 Agustus 2023.
Nah, untuk mengisi selisih biaya itu, kata Sutanto, membutuhkan kajian luas. Khususnya terkait dengan sejauh mana KCJB dapat memberi manfaat secara langsung atau tidak kepada sektor lain di luar KCJB sendiri.
Sutanto lalu mencontohkan, semakin banyak masyarakat menggunakan KCJB apakah dapat memberi manfaat kepada pemerintah dalam bentuk pengurangan subsidi bahan bakar atau energi. Termasuk pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, dan lain sebagainya.
“Jadi tarif keekonomian memang harus diturunkan melalui berbagai aspek yang memberi manfaat terhadap berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung,” tutur Sutanto. “Sehingga tarif keekonomian tidak merugikan operator. Sehingga sustainable dan tarif terjangkau oleh masyarakat luas.”
ANTARA | MOH KHORY ALFARIZI