Kabar Terbaru IKN: Istana Siap Dipakai Presiden Jokowi, DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp27 T untuk 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan pindah ke Ibu Kota Nusantara sampai akhir masa jabatannya, 20 Oktober 2024. Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengemukakan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di IKN telah siap ditempati Presiden untuk beraktivitas layaknya seperti di Istana Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Yusuf Permana di Jakarta, Senin, 9 September 2024, menanggapi rencana Presiden Jokowi bakal berkantor di IKN, Kalimantan Timur, mulai Selasa besok, 10 September 2024, sampai sehari jelang akhir masa jabatannya.

"Bapak Presiden dapat berkantor di Istana IKN, sebagaimana beliau berkantor seperti biasa di Istana Merdeka Jakarta," katanya dikonfirmasi di Jakarta.

Yusuf juga memastikan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah selesai dibangun dan siap digunakan oleh Presiden Jokowi untuk berbagai rutinitas kerja.

Ia menjelaskan bahwa selama periode tersebut, Presiden akan menjalankan berbagai aktivitas resmi, seperti audiensi, rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, serta pengarahan lainnya di Istana IKN.

"Kegiatan audiensi, rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, Pengarahan dan lain-lain adalah kegiatan yang sering beliau lakukan di Istana," katanya.

Belum diketahui apakah para menteri juga akan ikut pindah ke IKN, atau hanya ke ibu kota baru itu jika dipanggil Presiden. Namun Menko PMK, Muhadjir Effendy, lebih dulu  berkantor di Kantor Ibu Kota Nusantara sejak Rabu 28 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu Muhadjir langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pemerintah daerah. Muhadjir Effendy mengatakan, ingin meramaikan IKN supaya tidak sepi. 

"Setelah kemarin pelaksanaan upacara memperingati Proklamasi saat ini kita ramaikan IKN supaya semarak sebagai Ibu Kota Nusantara, Indonesia Baru," ujar Muhadjir dalam rilis yang diterima, Kamis 29 Agustus 2024.

Dikatakan Yusuf, Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan di IKN dengan cara yang sama seperti di Istana Merdeka Jakarta.

Presiden Joko Widodo mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Saat pilpres tersebut, Presiden Joko Widodo terpilih bersama pasangannya Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo kembali terpilih untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan hingga 20 Oktober 2024.

IKN Dapat Tambahan Dana Rp27 T

Komisi II DPR RI menyetujui permintaan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menambah anggaran pembangunan IKN sebesar Rp27,8 triliun pada 2025 dalam rapat kerja bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan persetujuan itu pun sekaligus meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu anggaran atau pagu definitif OIKN tahun 2025.

Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni mengatakan bahwa usulan tambahan anggaran itu sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Dia pun memaparkan bahwa sebelumnya Pagu Anggaran 2025 untuk OIKN sebesar Rp505 miliar. Lalu total kebutuhan tambahan anggaran untuk OIKN tahun 2025 Itu sebesar Rp27,8 triliun, sehingga pagu yang diusulkan untuk membiayai OIKN tahun 2025 sebesar Rp28,3 triliun.

Menurut dia, kebutuhan tambahan anggaran itu berasal dari enam kedeputian di dalam OIKN. Dia merincikan, kebutuhan bidang perencanaan dan pertanahan Rp788,5 miliar, bidang pengendalian pembangunan Rp106,1 miliar, bidang sosial, budaya dan masyarakat Rp62,5 miliar, bidang transformasi hijau dan digital Rp37,7 miliar, serta bidang lingkungan hidup dan SDA sebesar Rp63 miliar.

"Dan terakhir usulan yang paling besar dari kedeputian bidang sarana dan prasarana sebesar Rp26,7 triliun," kata dia.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera pun meminta agar OIKN menjaga akuntabilitas keuangan karena OIKN merupakan salah satu mitra yang mengajukan tambahan anggaran paling besar dibandingkan kementerian atau lembaga mitra Komisi II DPR RI lainnya.

Selain itu, menurut dia pembangunan IKN juga harus menjaga kelestarian lingkungan karena telah mengedepankan konsep forest city. Dia pun ingin IKN agar menjadi kota rujukan banyak pihak.

"Kondisi alam masyarakat adat betul-betul dijaga, kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas," kata Mardani.

Pilihan Editor  Ini Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp95 T ke Negara