Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal memiliki 46 Kementerian dalam kabinet setelah dilantik 20 Oktober 2024. Dokumen berjudul ‘Gambaran Nomenklatur Mitra AKD (Alat Kelengkapan Dewan)’ yang diterima Tempo, menunjukkan rencana ada 46 kementerian yang bermitra dengan DPR RI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, berpendapat langkah tersebut berpotensi memberi beban anggaran karena bengkaknya belanja pegawai. Menyitir laporan Buku II Nota keuangan dan RAPBN 2025, belanja pegawai naik sekitar Rp 52,3 triliun. “Kalau ditambah dengan belanja barang jasa untuk keperluan kantor dan seterusnya, saya rasa itu akan membengkak luar biasa,” kata dia dihubungi Selasa, 14 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, belanja pegawai di tahun 2024 saja sekitar Rp460,8 triliun atau 18 persen dari total belanja pemerintah pusat. Tahun depan estimasi belanja gaji dan tunjangan naik menjadi Rp513,2 triliun atau naik 19,1 persen dari total belanja.
Seknas Fitra menghitung estimasi belanja barang dan jasa pada 2025 sekitar Rp342 triliun atau 12,7 persen. Artinya ada sekitar 31,8 persen dari total belanja pemerintah pusat yang itu digunakan hanya untuk belanja pegawai dan barang jasa. Artinya, kemungkinan besar akan memengaruhi belanja-belanja yang lain, terutama yang untuk masyarakat.
Misalnya, Misbah menambahkan, pasti ada pengurangan belanja subsidi, seperti subsidi energi dan non-energi yang itu juga sebenarnya diperintukan untuk masyarakat miskin. “Bisa terjadi juga pengurangan belanja, bansos (bantuan sosial) terutama, itu nanti juga akan terkoreksi dengan penambahan kementerian-kementerian tersebut,” kata dia.
Belum lagi, di awal masa pemerintahan, Prabowo memiliki beragam program yang butuh pendanaan jumbo seperti makan bergizi gratis dan melanjutkan pembangunan IKN. Adapun belanja negara dalam APBN Prabowo tahun depan dirancang sebesar Rp3.621,3 triliun. Berdasarkan hitungan dari tim Prabowo, dari total penerimaan negara sekitar 45 persen atau Rp1.353,2 triliun bakal dipakai untuk membayar utang. Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan belanja Kementerian/Lembaga pada 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun.
Sebelumnya, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad sempat merespons kabar kementerian Prabowo berjumlah 46 seperti yang tercantum dalam dokumen mitra AKD. Dasco tak membantah maupun mengiyakan secara gamblang jumlah 46 kementerian tersebut. Ia hanya menyatakan jumlah final kementerian masih dihitung.
Susunan nama menteri di kabinet Prabowo-Gibran akan ditetapkan pada H-5 sebelum pelantikan sesuai target waktu yang sudah direncanakan sebelumnya."Jumlahnya ada sekitar-sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya," kata Dasco.
Diketahui hari ini, DPR sepakat menambah komisi menjadi 13. Ketua DPR RI Puan Maharani, menjelaskan penambahan fraksi ini bertujuan untuk penyelarasan dengan rencana pemerintahan baru menambah kementerian."Seperti direncanakan oleh pemerintah, sehingga memang ada kekelarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif," kata Puan.
Eka Yudha Saputra dan Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Maman Abdurahman Bilang Diminta Prabowo Jadi Menteri UMKM
Foto 
