Kaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras

Akhirnya, pemerintah mengganti kebijakan satu harga menjadi aturan harga eceran tertinggi (HET). Tak hanya itu, pemerintah kemudian mewajibkan produsen memenuhi tingkat kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022.

Namun, aturan itu membuat ekspor CPO tertahan hingga para pelaku usaha sawit merugi. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kukuh menyatakan pemerintah harus menahan ekspor agar harga acuan CPO internasional tidak kian naik. 

Kelangkaan minyak goreng masih berlanjut dan harga semakin melejit. Pemerintah pun akhirnya melarang sementara ekspor untuk semua produk CPO, red palm oil (RPO), RBD palm olein, pome, dan use cooking oil. Pelarangan itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 27 April. 

Setelah harga dan pasokan minyak goreng dinilai stabil, pemerintah mencabut larangan ekspor pada Kamis, 19 Mei. Keputusan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dia mengatakan keran ekspor kembali dibuka dengan mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit petani dan pekerja dan tenaga pendukung lainnya. Ekspor minyak goreng resmi dibuka kembali pada Senin 23 Mei.

Baca: Minyak Goreng Langka, Organisasi Masyarakat Sipil Somasi Presiden dan 3 Menteri

2. Mudik lebaran tanpa batasan perjalanan

Dengan mempertimbangkan kondisi penurunan kasus Covid-19, pemerintah memutuskan melonggarkan perjalanan mudik menjelang lebaran 2022. Pada 23 Maret,  Presiden Jokowi menyatakan masyarakat boleh melakukan perjalanan mudik dengan syarat sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Sedangkan warga yang belum memperoleh vaksin booster akan diminta menunjukkan hasil tes Antigen atau PCR untuk bisa pulang kampung. 

Jumlah mobilitas masyarakat melejit lantaran pada mudik tahun lalu, pemerintah masih memberlakukan pembatasan perjalanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan pada akhir Mei lalu menunjukkan ada 85,5 juta penduduk Indonesia yang melakukan mudik pada Lebaran 2022. Sebanyak 49,9 juta pemudik atau 58,4 persen dari angka perkiraan pemudik Kemenhub berasal dari Pulau Jawa. 

Selanjutnya: Menteri Keuangan Sri Mulyani ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai mudik lebaran tahu ini adalah momentum bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi melihat kondisi saat Lebaran, di mana banyak masyarakat mudik hingga penuhnya tempat makan. Sebab, terjadi peningkatan konsumsi masyarakat yang berpengaruh positif terhadap kondisi ekonomi domestik. Badan Pusat Statistik pun mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,44 persen secara tahunan pada kuartal II 2022.

Baca: Mudik Lebaran 2022, 29 Ribu Pergerakan Pesawat Akan Hiasi Langit Indonesia

3. Reshuffle Kabinet Indonesia Maju 

Presiden Jokowi mengganti sejumlah menteri dan wakil menteri pada pertengahan 2022. Saat reshuffle Kabinet Indonesia Maju, 15 Juni lalu, Jokowi menetapkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Luthfi. Ia juga melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN, menggantikan Sofyan Djalil. 

Selain itu, Jokowi menetapkan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, menggantikan posisi Surya Tjandra. Kemudian ia melantik John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan salah satu penyebab Jokowi melakukan reshuffle adalah masalah minyak goreng dan krisis energi. “Urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi, sehingga itulah yang menjadi prioritas, kenapa kemudian ada penyegaran di dalam tubuh kabinet,” ujar Pramono saat ditemui sebelum pelantikan menteri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juni. 

Baca: Pejabat ATR/BPN Pakai Baret dan Tongkat Komando, Ini Alasan Hadi Tjahjanto

4. Kecelakaan Susi Air 

Pesawat dari maskapai Susi Air mengalami kecelakaan pada Kamis, 23 Juni di Timika, Papua saat melakukan perjalanan rute Timika-Duma. Pesawat dengan nomor penerbangan PK- BVM itu hilang kontak sekitar pukul 08.20 WIT. Informasi awal ihwal kecelakaan pesawat itu disampaikan oleh pemilik Susi Air sekaligus Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menuturkan kondisi pesawat rusak parah. Pesawat mengalami pendaratan darurat saat perjalanan dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Duma, Kabupaten Paniai.

"Pilatus Porter PC-6 PK BVM milik PT Asi Pudjiastuti Aviation mengalami rusak berat diakibatkan crash landing pada posisi C0 4°02’54.00″S/136°43’06.00″E,” tutur Ramadhan.

Pesawat itu mengangkut enam penumpang dan seluruhnya korban dinyatakan selamat. Dari tujuh penumpang selamat, tiga penumpang dan pilot mengalami luka patah kaki, sedangkan tiga penumpang lainnya mengalami luka-luka.

Baca: Semua Korban Kecelakaan Pesawat Susi Air Dievakuasi ke Timika

5. Gaduh ancaman resesi global 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi ekonomi dunia yang kian mendekati jurang resesi. Dia menyoroti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia yang memicu krisis perekonomian global. Bank Dunia memperkirakan jika bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara ekstrem dan bersamaan, resesi global akan terjadi pada 2023. 

Karena itu, Sri Mulyani menilai semua pihak harus terus mengantisipasi ancaman tersebut. "Jadi kita harus mewaspadai spill over yang akan berpotensi menimbulkan gejolak di pasar keuangan," ujarnya, Senin, 26 September 2022. 

Hal serupa diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Ia menuturkan berbagai persoalan akan semakin gelap, seperti soal inflasi, pertumbuhan ekonomi yang anjlok, serta krisis fiskal, energi dan pangan. Ancaman resesi global ini juga disebut akan menekan produktifitas ekspor Tanah Air. 

Selanjutnya: Hal itu terbukti dari berkurangnya ...

Hal itu terbukti dari berkurangnya volume ekspor dari industri padat karya hingga lebih dari 30 persen. Situasi itu telah memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Pada 20 Desember lalu, Sri Mulyani juga mengungkapkan telah terjadi pelemahan kinerja ekspor sebesar 2,5 persen. 

Baca: Ancaman Resesi Global 2023, Jokowi Minta Tak Ada yang Persulit Investasi

6. Kenaikan Harga BBM 

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada Ahad, 3 September pukul 13.00. Kenaikan harga diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Istana Negara, Jakarta. 

Harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter dari semula Rp 7.650 per liter. Sedangkan harga solar subsidi dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax non subsidi juga naik dari Rp12.500 per menjadi Rp14.500 per liter. 

Kian besarnya selisih antara harga harga jual dengan harga pasar Pertalite dan Solar akibat lonjakan harga minyak dunia menjadi alasan pemerintah membuat keputusan ini. Terlebih situasi minyak dunia berimbas terhadap kenaikan subsidi dan kompensasi energi di Indonesia. 

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagai perlindungan sosial periode Oktober-Desember 2022.

Baca: Harga BBM Naik, Ekonom: Konsumen Ibaratnya Jatuh Tertimpa Tangga Berkali-kali

7. Indonesia kalah gugatan ekspor nikel di WTO 

World Trade Organization (WTO) mengungkapkan keputusannya terhadap gugatan perkara larangan ekspor nikel Indonesia. Pada final panel report yang keluar per 17 Oktober 2022 tertulis kebijakan Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO. Organisasi perdagangan dunia itu juga menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk Good Mining Practice sebagai pembelaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memaparkan  hasilnya kebijakan Indonesia itu telah melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994. Namun, pemerintah Indonesia beranggapan tidak perlu ada perubahan peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai tersebut sebelum ada keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body (DSB).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemerintah Indonesia akan menyikapi kekalahan dari gugatan ini dengan perlawanan atau mengajukan banding. Presiden Jokowi juga menyatakan hal yang serupa. Pemerintah Indonesia akhirnya resmi mengajukan permohonan banding atas kasus sengketa dengan Uni Eropa tersebut pada Senin, 12 Desember lalu.

Baca: Jokowi: Dulu Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Sekarang Muncul Ekspor Paksa

8. Krisis energi dan pangan 

Global Crisis Response Group (GCRG) dalam Second Policy Brief mengungkapkan konflik Rusia dan Ukraina telah menyebabkan krisis pangan, energi dan keuangan di seluruh dunia. Bahkan GCRG mencatat sebanyak 1,2 miliar penduduk dunia sangat rentan krisis tersebut.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menjelaskan krisis energi terjadi lantaran pasokan gas dibatasi oleh Rusia akibat imbas dari perang Rusia versus Ukraina. Kemudian krisis itu menyebabkan tingginya harga komoditas di pasar global. Dia memperkirakan tren kenaikan harga pangan dunia akan terus meningkat, terutama setelah Rusia membatalkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengirimkan gandum dari Laut Hitam. 

“Simbolnya dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita bukan menakuti, tetapi bagaimana kita memitigasi karena sekarang semua negara sedang berperang dengan ancaman yang sama,” kata Dody pada Senin 31 Oktober.

Selanjutnya: Kementerian Keuangan bahkan meningkatkan ...

Kementerian Keuangan bahkan meningkatkan anggaran belanja untuk sektor pangan dan energi 2023. Sri Mulyani menyebutkan belanja untuk ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun dari Rp 90 triliun tahun ini. Sedangkan untuk ketahanan energi, nilainya naik menjadi Rp 341,3 triliun.

Baca: Krisis Energi dan Pangan Hantam Negara Berkembang, Sri Mulyani: Badai Ini Sangat Kuat

9. PHK massal berbagai industri

Penurunan daya beli negara tujuan ekspor akibat tingginya level inflasi menjadi musibah bagi industri tekstil domestik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mencatat inflasi di Amerika Serikat dan Eropa telah menurunkan daya beli produk ekspor tekstil hingga 30 persen. Imbasnya, terjadi PHK besar-besaran. 

Per November, berdasarkan catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), total tenaga kerja pabrik garmen yang yang kehilangan pekerjaan mencapai 79.316 orang dari 111 perusahaan. Kemudian Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo mencatat industri alas kaki melakukan PHK terhadap 25.700 pekerja. 

Pemangkasan jumlah karyawan dan sejumlah efisiensi bahkan terjadi juga di perusahaan-perusahaan raksasa teknologi Indonesia, seperti Shopee Indonesia, Ruangguru, hingga GoTo. Shopee Indonesia memangkas jumlah karyawannya sebanyak 3 persen karyawannya, yakni 187 orang pada 19 September 2022. Lalu Ruangguru melakukan hal yang sama terhadap ratusan karyawannya pada 18 November 2022. Di hari yang sama dengan Ruangguru, PT GoTo Gojek Tokopedia atau GoTo merumahkan 12 persen karyawannya atau 1.300 orang. 

Baca: Hitung Mundur Resesi, Ini Daftar 22 Perusahaan yang PHK Karyawan Selama 2022

10. Impor beras 500 ribu ton

Pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023 lantaran cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) kian tiris. Opsi impor dipilih usai diadakan dua kali rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama Presiden Joko Widodo. 

Keputusan impor mengalami perjalanan panjang lantaran antar kementerian dan lembaga tak satu suara. Hingga kini, Kementerian Pertanian kukuh bahwa hasil produksi dalam negeri masih sangat mencukupi kebutuhan domestik. Menteri Pertanian bahkan sempat mengklaim neraca ketersediaan beras di dalam negeri masih surplus 10 juta ton. Badan Pusat Statistik pun menyatakan produksi beras pada 2022 masih mencukupi jika dibandingkan dengan perkiraan konsumsinya. 

Namun Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membantah pernyataan ihwal surplus produksi beras dalam negeri. Ia mengaku pihaknya bersama Komisi IV DPR RI, Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional telah mengecek ke lapangan. 

Alhasil, hingga saat ini pemerintah telah merealisasikan impor beras sebanyak 5.000 ton dari Vietnam dan 5 ribu ton dari Thailand. Bulog menyatakan akan mengejar target impor beras hingga 200 ribu ton sampai akhir tahun ini. Kemudian 300 ribu ton lainnya sampai Februari 2023 atau sebelum panen raya terjadi. Pemerintah setidaknya menggelontorkan Rp 4,4 triliun untuk importasi beras ini. Biaya tersebut, kata Budi, akan berasal dari dana pinjaman himpunan bank Negara (Himbara) kepada Bulog dengan bunga rendah. 

Baca: Kronologi Kisruh Data Beras Mentan Vs Buwas hingga Wanti-wanti Jokowi

11. Kecelakaan pada Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Pada Ahad sore, 18 Desember 2022, terjadi kecelakaan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. KCIC awalnya menyebutkan hanya ada 4 orang pekerja yang terluka, namun belakangan diketahui ada dua warga negara asing atau WNA Cina yang meninggal. "Betul (WNA Cina), informasi dari Polda Jawa Barat, pekerja teknis," kata Dedi pada Senin, 19 Desember 2022.

Awalnya, beberapa jam setelah kejadian, dua video beredar di media sosial menunjukkan satu gerbong kereta keluar dari lintasan proyek kereta cepat yang digarap KCIC.Terlihat satu gerbong kereta berwarna hijau dengan kelir putih dan di tengah gerbong tampak tulisan berbahasa Cina berwarna kuning. Kereta tersebut terlihat tergelimpang. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan kecelakaan terjadi murni akibat human error. Ia pun memastikan bahwa kecelakaan tersebut tak akan memengaruhi target penyelesaian proyek yang ditetapkan sebelumnya, yaitu pada Juni 2023. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sejatinya telah molor sejak target awal, yakni pada 2019. "Tetap (tepat waktu Juni 2023). Kamu jangan mau lambat," kata Luhut.

Baca: 5 Fakta Kecelakaan pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.