Mengejar Regulasi Sebelum Simulasi

JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan regulasi sistem pembayaran jalan tol tanpa sentuh atau multi lane free flow (MLFF) bisa dirampungkan sebelum tahap simulasi alat. Anggota BPJT, Eka Pria Anas, mengatakan teknologi transaksi jalan tol berbasis aplikasi penangkap sinyal satelit itu akan dicoba secara terbatas pada Agustus nanti, sebelum digunakan perdana secara resmi pada 15 Desember 2022.

"Pembuatan regulasi kami kejar selesai pada Juni atau Juli, penyusunannya lintas otoritas," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Hingga saat ini, implementasi MLFF hanya didasari Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2020 tentang Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh di Jalan Tol. Menurut Eka, beleid itu akan diturunkan ke level aturan yang lebih teknis di berbagai lembaga negara dan perusahaan pengelola jalan tol. Bentuk sanksi bagi pelanggar juga akan disusun sebagai pedoman bagi kepolisian. “Harus ada prosedur pelaksanaan, termasuk aturan business to business untuk operator. Penyusunan administrasi ini yang memakan waktu.”

Dalam diskusi yang digelar Institut Studi Transportasi (Instran), pekan lalu, tim BPJT menyebutkan skema denda untuk transaksi tanpa berhenti itu masih dalam kajian. Tata cara pengenaan denda ini dianggap paling krusial karena harus dikontrol dari jarak jauh. Sekretaris BPJT, Yongky Triono Junoasmono, saat itu mengungkit soal penggunaan alat monitor untuk mendeteksi ada-tidaknya transaksi dari kendaraan yang melintas di jalan tol.

"Yang tidak membayar bakal terdeteksi dan akan dikirimi surat denda,” ucap Yongky. "Jika tidak dibayar juga dengan batas waktu tertentu, nanti STNK-nya akan tertahan dan tidak bisa diperpanjang."