Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Kemajuan pembangunan rumah susun untuk ASN serta anggota TNI dan Polri baru 30 persen.
Konsorsium perusahaan swasta sedang mengerjakan fasilitas umum dan sosial berskala besar.
ASN yang akan dipindahkan ke Nusantara harus memiliki literasi digital yang baik dan multitasking.
JAKARTA — Tenggat pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara semakin dekat. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga memastikan fasilitasnya bakal siap pada pertengahan tahun ini. "Pada Juli semoga mulai bisa digunakan," katanya kepada Tempo, Ahad, 18 Februari 2024.
Untuk ruang bekerja, pemerintah mengutamakan pendirian empat kompleks perkantoran yang dibagi berdasarkan jumlah kementerian koordinator. Pada masing-masing lokasi terdapat empat gedung kantor untuk menampung kementerian. Sebagai contoh, di kompleks Kementerian Koordinator Perekonomian akan berdiri kantor Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta kementerian dan instansi lainnya.
Total ada 16 gedung kantor nantinya. Sebanyak 14 gedung di antaranya, menurut Danis, akan rampung pada Juli mendatang. "Nanti akan jadi kantor bersama karena belum semua kementerian siap pindah," tuturnya. Ke depan, jumlah ruang kerja untuk ASN serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian bakal bertambah menyesuaikan perpindahan personel.
Pemerintah juga masih mengejar penyelesaian tempat tinggal ASN. Pembangunan sebanyak 12 menara rumah susun sedang dikerjakan dan baru berjalan 30 persen. Meski begitu, Danis optimistis proyek bangunan dengan total 60 unit hunian dan 2.160 kamar ini bisa selesai pada Juli mendatang.
Menurut Danis, pemerintah juga mendirikan rumah susun buat anggota kepolisian dan Badan Intelijen Negara. Kemajuan pembangunannya juga masih di kisaran 30 persen dan ditargetkan rampung pada periode yang Juli. Secara total, kata dia, pemerintah bakal mendirikan 47 menara. Sebanyak 29 menara yang terdiri atas 1.740 unit hunian bakal digunakan untuk ASN. Sementara itu, anggota TNI dan Polri akan menempati 18 menara dengan total 1.080 unit hunian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Danis mengatakan opsi akomodasi ASN bukan cuma rumah dinas. "Tidak menutup kemungkinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membuat rumah tapak atau apartemen yang menjadi hak milik," katanya. Pemerintah juga mempertimbangkan penyediaan skema cicilan dengan tenor 20-30 tahun.
Untuk mendukung kehidupan di IKN, tiap rumah susun dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Danis berujar lantai dasar rusun merupakan tempat untuk fasilitas kesehatan hingga komersial. Di samping fasilitas umum dan sosial berskala kecil, pemerintah akan menyediakan fasilitas berskala besar yang sedang dikerjakan oleh swasta. "Rumah sakit, misalnya, sedang dikerjakan Mayapada, Abdi Waluyo, dan Hermina," ujarnya.
Swasta Ikut Melengkapi
Presiden Joko Widodo saat meletakkan batu pertama Hotel Vasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 23 September 2023. Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr
Sejumlah perusahaan swasta ikut terjun menyiapkan fasilitas buat para ASN yang akan tinggal di IKN. Selain tiga rumah sakit swasta, IKN telah menerima investasi dari enam hotel serta satu penyelenggara pendidikan, yaitu Jakarta International School, yang akan mendirikan Nusantara International School. Danis mengatakan kemajuan pembangunan proyek swasta secara umum berkisar 20-45 persen.
Proyek pembangunan Hotel Nusantara tercatat yang paling maju, yakni sudah mencapai 52 persen. Hotel tersebut dikerjakan oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin Agung Sedayu Group dan beranggotakan Sinar Mas Land, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Barito Pacific Tbk, Pulau Intan, PT Adaro Energy Tbk, Grup Astra, Grup Mulia, dan Grup Kawan Lama.
"Targetnya pada Agustus 2024 selesai," ujar CEO Sinar Mas Land, Michael Widjaja, akhir tahun lalu. Hotel berkapasitas 200 kamar ini direncanakan bisa menampung peserta dan tamu undangan upacara peringatan Hari Kemerdakaan Indonesia ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menuturkan sudah ada 33 perusahaan swasta yang menggelar proyek di ibu kota baru. Total, nilai investasi publik dan swasta yang mengalir di Nusantara sebesar Rp 47,5 triliun.
Dalam waktu dekat, Bambang mengimbuhkan, bakal ada pemilik modal baru yang masuk. Calon investor tersebut bergerak di sektor perbankan serta pendidikan. "Dalam 2-3 pekan ke depan Presiden akan memimpin kembali grounbreaking," katanya, akhir pekan lalu.
Insentif bagi ASN Multitasking
Aktivitas aparatur sipil negara Pemprov DKI di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Agustus 2023. TEMPO/Febri Angga Palguna
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN akan dilaksanakan mulai Juli mendatang. Secara bertahap, pada Agustus dan November, akan datang ASN berikutnya. Merujuk pada lini masa pemindahan ASN, proses ini akan rampung pada 2029.
ASN yang bakal bertugas di IKN harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti memiliki literasi digital yang baik dan mampu mengerjakan dua atau lebih pekerjaan sekaligus alias multitasking. Sebagai imbalannya, pemerintah berjanji akan memberikan insentif dalam bentuk tunjangan khusus buat mereka yang pindah pada tahap pertama. "Pemberian tunjangan ini bukan sebagai tambahan tunjangan kinerja, melainkan komponen baru yang masuk dalam penghargaan atau penerimaan total," ucapnya.
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Mohammad Averrouce, menjelaskan insentif yang disebut tunjangan pionir ini diberikan mengingat pada tahap awal pemindahaan IKN belum tersedia dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta. "Soal penganggaran, secara teknis masih akan dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait," tuturnya. Tempo berupaya meminta konfirmasi ihwal anggaran ini kepada Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata. Tapi, hingga berita ini ditulis, tidak ada respons dari yang bersangkutan.
Averrouce juga menyebutkan koordinasi pemindahaan ASN dari sisi teknis masih berjalan. Dia mencontohkan ketersediaan hunian serta ruang kantor saat ini masih terbatas. Selain itu, pemerintah perlu memastikan fasilitas pendukung lain, seperti jaringan, tersedia. "Sistem kerja untuk memastikan peran ASN di IKN serta komunikasi dengan pegawai di Jakarta mesti optimal dan efisien."
VINDRY FLORENTIN | YOHANES MAHARSO | ALI AKHMAD NOOR HIDAYAT | ANTARA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo