Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan akan terus mencermati potensi subsidi BBM, LPG hingga listrik yang melampaui kuota yang disediakan pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Memang kami terus mencermati hal tersebut karena ada potensi untuk itu," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN Kita pada Jumat, 11 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lebih lanjut, dia menuturkan Kemenkeu terus bekerja sama dengan badan usaha, seperti Pertamina dan PLN, untuk mengendalikan volume BBM, LPG hingga listrik subsidi yang dikonsumsi masyarakat.
"Namun, dampaknya pada APBN sejauh ini kami perkirakan masih akan netral," ujar Isa.
Sebab, harga BBM dan bahan baku untuk menghasilkan listrik pada tahun ini lebih rendah daripada yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN.
"Tapi ini akan terus kami cermati dan terutama kami ingin mengajak semua pihak untuk menjaga agar konsumsi BBM bersubsidi, listrik bersubsidi, dan LPG (bersubsidi) bisa kita kendalikan bersama dan tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan," tutur dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan belanja APBN per Juli 2023. Salah satunya untuk subsidi listrik, BBM hingga LPG.
Anggaran untuk subsidi listrik adalah Rp 48,5 triliun atau Rp 6,9 triliun per bulan. Subsidi tersebut diberikan kepada 39,2 juta pelanggan listrik.
"Kemudian mereka yang mengonsumsi LPG 3 kilogram mendapatkan subsidi sangat besar Rp 37,7 triliun. Ini artinya Rp 5,4 triliun per bulan," ujar Sri Mulyani.
Terakhir, anggaran untuk BBM bersubsidi adalah sebanyak Rp 59,7 triliun. Setiap bulan, pemerintah menganggarkan Rp 8,5 triliun untuk 8.654,2 kiloliter BBM.
Pilihan Editor: Jangan Salah, Ini 5 Perbedaan LRT Jakarta dan LRT Jabodebek
Foto 
