Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan kerja sama pembukaan lahan pertanian atau cetak sawah seluas 600.000 hektare yang akan digarap bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam ratas sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta agar BUMN mengoptimalkan lahan gambut menjadi sawah. Langkah ini untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan dan ancaman kelangkaan atau defisit pangan, seperti yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
"Kurang lebih ada 600 hektare lahan yang disiapkan, terdiri atas 400.000 hektare lahan gambut dan 200.000 hektare lahan kering," kata Mentan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR secara virtual di Jakarta, Senin 4 Mei 2020.
Syahrul menjelaskan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan segera mengadakan rapat koordinasi bersama Kementan untuk membahas pelaksanaan teknis serta anggaran sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan. Menurut dia, permintaan Presiden Jokowi untuk melibatkan BUMN dalam pembukaan lahan sawah baru, karena banyak lahan milik BUMN yang belum dimanfaatkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Adapun salah satu BUMN yang akan dimanfaatkan lahannya untuk ditanami tanaman pangan yakni milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN). "Kita akan gunakan lahan-lahan itu bersama BUMN agar lahan yang belum ditanami, misalnya PTPN bisa diintervensi dengan (penanaman) jagung, padi, dan sebagainya," kata Syahrul.
Ia menambahkan, ekstensifikasi lahan sawah ini rencananya direalisasikan segera untuk mengejar musim tanam kedua setelah panen raya pada April hingga Juni mendatang.
Dalam rapat sebelumnya, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menyebutkan bahwa program pembukaan lahan atau cetak sawah baru di Kalimantan Tengah yang menjadi permintaan Presiden Joko Widodo, akan difasilitasi dan didanai oleh BUMN.
Sementara itu, Kementerian Pertanian akan melakukan bimbingan dan pembinaan teknis. Seperti diketahui, lahan gambut perlu penanganan khusus, seperti pemberian dolomit untuk menetralkan asam pada lahan tersebut sebelum bisa ditanami. "Untuk lahan gambut ini memang akan difasilitasi, kaitan pendanaannya dari BUMN. Sementara KLHK kaitannya dengan kehutanan sosial. Akan kita garap bekerja sama BUMN, tapi teknisnya dari Kementan," kata Sarwo Edhy.
ANTARA
Foto 
