Kenapa Industri Tekstil Ambruk

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Sejak dua tahun terakhir, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia Redma Gita Wirawasta mencatat setidaknya sudah ada 50 perusahaan anggotanya yang gulung tikar.
Kondisi tersebut merenggut pekerjaan dari sekitar 150 ribu orang.
Pada 2022, utilitas pabrik hanya sekitar 72 persen. Kini rata-rata pabrik hanya beroperasi 45 persen dari kapasitasnya.

KABAR tak sedap terus merebak dari industri tekstil dan produk tekstil. Iklim investasi yang buruk berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan hingga penutupan pabrik yang makin masif.

Sejak dua tahun terakhir, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia Redma Gita Wirawasta mencatat setidaknya sudah ada 50 perusahaan anggotanya yang gulung tikar. Kondisi tersebut telah merenggut pekerjaan dari sekitar 150 ribu orang. Masalahnya, perusahaan yang bertahan juga tidak dalam kondisi prima. Utilitas pabrik terus turun sejak 2022.

Pada 2022, utilitas pabrik hanya sekitar 72 persen. Kini rata-rata pabrik hanya beroperasi 45 persen dari kapasitasnya. Di tengah kondisi ini, perusahaan harus mengatur waktu produksi. Sementara biasanya tiap hari produksi, Redma mengatakan bisa saja menjadi hanya tiga hari kerja. "Meski tidak di-PHK, pekerja di perusahaan ini jadi tidak bekerja full dan jumlah bayarannya juga berkurang," kata Redma kepada Tempo, kemarin.

Jika kondisi tak bertambah baik, utilitas pabrik bakal terus turun hingga akhirnya tutup. Sayangnya, belum ada tanda-tanda datangnya angin segar buat industri tekstil dan produk tekstil.

Dari sisi produksi, ongkosnya makin hari makin mahal. Redma menyebutkan salah satunya karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Biaya belanja bahan baku menjadi lebih mahal lantaran sebagian besar masih harus impor. Padahal arus kas perusahaan sedang ketat. Pada awal tahun ini, nilai tukar rupiah masih berada di level 15.495 per dolar AS. Namun, pada penutupan perdagangan kemarin, kurs rupiah melemah di level 16.450 per dolar AS.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Harga gas bumi sebagai sumber energi juga terhitung mahal. Lewat program Harga Gas Bumi Tertentu, pengusaha bisa mendapat US$ 6,5 per metric million British thermal unit (MMBTU). "Tapi, di negara eksportir lain, harganya lebih murah sehingga produk kita kalau untuk ekspor akan lebih sulit bersaing," ujar Redma.

Baca juga:

Di sisi lain, Redma mengatakan permintaan global sedang melemah akibat sejumlah ketegangan geopolitik, dari perang Rusia-Ukraina hingga kini Israel-Palestina. Sebagian besar negara mulai protektif. Akhirnya, pasokan tekstil dan produk tekstil melimpah. Dari sinilah masalah dumping atau praktik penjualan barang impor dengan harga murah muncul. Pasar domestik, yang menjadi satu-satunya harapan pengusaha, justru dibanjiri produk impor murah.

Redma menuturkan kondisi itu diperparah oleh bocornya barang impor ilegal. Dia merujuk pada data Trade Map mengenai perdagangan tekstil dan produk tekstil antara Indonesia dan Cina dengan kode HS 5063. Pada 2021, ada impor dari Cina yang tidak tercatat di Indonesia dengan nilai US$ 2,7 miliar. Adapun pada 2022 nilainya naik menjadi US$ 2,9 miliar. "Diperkirakan mencapai US$ 4 miliar pada 2023," katanya. Dia menyalahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan karena membiarkan kondisi ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya Nandi Herdiaman menyebutkan banjir barang impor ilegal ini sudah sangat keterlaluan. Pasalnya, sekitar 60 persen anggotanya yang merupakan industri kecil dan menengah sudah tidak lagi beroperasi. Sisanya hanya berjalan dengan kapasitas 50 persen.

Mereka kesulitan bertahan karena barang impor ilegal ini sangat murah, bahkan di bawah harga bahan baku. Perusahaan tak kuat bersaing dari sisi harga. "Kalau impor garmen resmi kan ada pajak pertambahan nilai, bea masuk plus bea safeguard-nya," kata Nandi.

Pabrik tekstil di Jawa Barat, 14 Juni 2023. ANTARA/Raisan Al Farisi

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Danang Girindrawardan menyoroti banjir impor barang tekstil dan garmen legal beberapa tahun terakhir. Pasar domestik berujung jenuh lantaran stok yang melimpah ini tidak dibarengi dengan kenaikan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 hanya tumbuh 4,82 persen atau lebih rendah dibanding pada tahun sebelumnya yang sebesar 4,94 persen. Kini kondisinya diperparah oleh kemudahan impor. Tak ada lagi syarat menyiapkan perizinan teknis untuk impor pakaian jadi.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Padahal, sebelum aturan itu terbit, pemerintah menyiapkan ketentuan perizinan teknis untuk melindungi pasar domestik. Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang hal yang sama.

Danang mengatakan, tanpa pertimbangan teknis tersebut, industri tekstil asing bakal sangat mudah mengimpor produknya ke Indonesia. Dia memperkirakan 10-20 ribu kontainer bisa masuk ke Indonesia dalam satu bulan. "Yang ilegal dan legal tahun-tahun lalu saja belum berhasil diatasi, ini malah diizinkan melalui peraturan," tuturnya.

Dia mengingatkan, Cina sedang mengalami kelebihan produk tekstil dan garmen karena pasar di Amerika dan Eropa mulai tertutup dengan penerapan bea masuk yang tinggi. Indonesia menjadi sasaran empuk untuk menyerap stok mereka. Apalagi Indonesia dan Cina terikat dalam Asia-Pacific Trade Agreement.

Redma berharap pemerintah punya kebijakan untuk menahan masuknya produk impor legal. Dia menilai pengawasan di pasar dengan menerapkan ketentuan penggunaan label buatan Indonesia hingga standar nasional untuk produk impor bisa menjadi solusi. Untuk yang ilegal, dia berharap ada perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah Liliek Setiawan juga menyoroti kinerja direktorat tersebut. "Perlu ada peremajaan sistem pemantauan Bea-Cukai yang sekarang masih tertinggal jauh dengan negara lain di Asia Tenggara," katanya. Dengan peremajaan ini, dia berharap volume barang ilegal bisa ditekan.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Anne Patricia Sutanto menyebutkan keberpihakan pemerintah sangat krusial untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil yang terus melemah ini. Dia mendesak penerbitan kebijakan tentang pengamanan perdagangan atau safeguard measures untuk mengatasi dumping. Sementara itu, impor ilegal butuh pengawasan ketat di perbatasan dan produk yang sudah telanjur masuk perlu ditangani, seperti baju-baju bekas yang bertebaran di berbagai pusat belanja.

Pemerintah juga punya pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang sekarang sedang melemah. Secara umum, pemerintah juga perlu menjaga kondisi makroekonomi yang berpengaruh besar terhadap permintaan hingga ongkos produksi perusahaan, dari tingkat inflasi hingga nilai tukar rupiah. "Industri masih punya kesempatan tumbuh jika negara hadir dari hulu hingga hilir," kata Anne.

Pekerja menyelesaikan produksi tekstil di Jawa Barat, 1 Maret 2023. ANTARA/Raisan Al Farisi

Pemerhati industri tekstil dan produk tekstil, Rizal Tanzil Rakhman, menilai tekanan ini tak akan berkurang tanpa campur tangan pemerintah. Dia berharap pemerintah segera memberikan proteksi untuk menghalangi importasi besar-besaran. Negara lain sudah lama menerapkan kebijakan seperti safeguards dan anti-dumping.

Menurut dia, pemerintah harus bergerak cepat lantaran kondisi industri sudah sangat lemah. Makin banyak yang ambruk, makin besar angka pengangguran di dalam negeri. "Industri ini tulang punggung untuk penyerapan tenaga kerja," tutur Rizal.

Industri tekstil dan produk tekstil punya kemampuan menyerap tenaga kerja lulusan sekolah menengah atas, bahkan hingga menengah dan dasar. Sementara itu, industri manufaktur lain saat ini mulai beralih ke padat teknologi yang membutuhkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta kemampuan khusus. "Dalam 5-10 tahun ke depan, industri apa yang akan menyerap lulusan SD, SMP, SMA itu kalau industri tekstil dan produk tekstilnya hilang?" kata Rizal. Industri ini juga berkontribusi terhadap devisa negara.

Dorongan untuk memberlakukan instrumen pengaman juga datang dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Dia menyebutkan pemerintah lambat menyiapkan antisipasi hingga industri tekstil dan produk tekstil sekarang terpuruk. "Kita yang seharusnya cepat mengantisipasinya dengan pengambilan kebijakan trade remedies berupa kebijakan anti-dumping dan safeguard serta kebijakan nontarif lainnya," katanya. Agus, salah satunya, menunggu Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan untuk perpanjangan bea masuk tindak pengamanan untuk kain yang sejak tahun lalu tak terbit.

Pihaknya sendiri berupaya menjaga pasar domestik. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas hasil produksi melalui standar nasional Indonesia. Kementerian juga mendorong pelaksanaan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah tudingan bahwa kebijakan impor teranyar menjadi akar masalah bangkrutnya sejumlah perusahaan tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Dia menyebutkan ketentuan soal peraturan teknis masih ada. "Saya bilang, tekstil dan produk tekstil tetap ada peraturan teknisnya," katanya.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya sudah berupaya memperketat masuknya impor tekstil dan produk tekstil. Namun dia mengakui kebijakan tersebut kembali dilonggarkan. "Yang kemarin terjadi, banjir sampai Tanah Abang sepi, menyebabkan kita mencoba memperketat masuk barang, tapi kemudian menimbulkan dampak ke para penumpang ini sehingga kemudian dilonggarkan lagi," katanya.

Direktur Jenderal Bea-Cukai Askolani menyatakan pihaknya juga berupaya mencegah produk ilegal. Dia menyebutkan sudah melakukan 428 penindakan impor komoditas tekstil dan produk tekstil sepanjang 2023. Sejak awal tahun sampai kemarin, timnya sudah melakukan 312 penindakan.

Pihaknya juga menetapkan agar jalur masuk barang impor tekstil dan produk tekstil melalui Cikarang, Jawa Barat, selama beberapa tahun terakhir. "Dari hasil pemeriksaan yang ketat yang dilakukan di Cikarang menghasilkan tambahan bea masuk yang harus dipenuhi oleh importir sesuai dengan regulasi perlindungan yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri," katanya.

Askolani menambahkan, pemerintah juga sudah memberikan fasilitas fiskal untuk perusahaan tekstil dan produk tekstil di kawasan berikat. Bentuknya berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sepanjang 2023, fasilitas tersebut mencapai Rp 18,7 triliun untuk 437 perusahaan.