Kepastian Pendanaan Proyek MRT

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan desain dasar rekayasa proyek MRT fase ketiga.
PT MRT Jakarta baru mendapat kepastian pendanaan proyek fase ketiga tahap satu.
Sisa pembiayaan proyek MRT fase ketiga akan ditawarkan ke investor.

JAKARTA – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan menagih kepastian pembiayaan proyek MRT atau mass rapid transit fase ketiga kepada PT MRT Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan desain dasar rekayasa atau basic engineering design (BED) proyek tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Suroto, mengatakan konstruksi jaringan baru MRT yang melayani rute Cikarang-Balaraja itu bisa saja dimulai pada akhir 2024 atau setelahnya. Namun kepastian pendanaan proyek harus terus diawasi agar segera ada kepastian. “Kami dorong agar segera (mengikat) financial close dan menetapkan lokasi lahan soalnya studi trase proyek itu kan sudah ada,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setelah disusun Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sejak tahun lalu, pada 7 Agustus 2023, dokumen desain dasar rekayasa MRT fase 3 diserahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartono. Desain dasar itu, kata Suroto, masih akan dikembangkan menjadi desain teknis yang lebih rinci.

Dalam dokumen desain teknis tersebut, harus ada hasil identifikasi sejumlah variabel, seperti kebutuhan lahan serta kebutuhan konstruksi di jalur layang dan jalur bawah tanah. “Berapa kilometer kebutuhan struktur elevated dan underground akan menentukan keseluruhan biaya,” ujar Suroto.

Pembangunan jalur MRT Fase 2 dari Bundaran HI menuju Ancol Barat di Monas, Jakarta, 21 Maret 2023. Tempo/Tony Hartawan

Proyek strategis nasional (PSN) yang dinamai East-West Line atau Koridor Timur-Barat itu memiliki dua bagian besar. Bagian pertama, yang sepanjang 33,76 kilometer, membelah wilayah tengah Jakarta, persisnya dari Kembangan hingga Ujung Menteng. Pengerjaan bagian ini pun dipecah lagi dan bakal diawali dengan stage 1 sepanjang 24,5 kilometer dari kawasan Tomang hingga Medan Satria. Sedangkan stage 2 dikerjakan dari Tomang ke daerah Kembangan.

Adapun bagian kedua MRT fase 3, kata Suroto, akan ditawarkan kepada investor sebagai proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Bagian kedua ini berisi pembangunan MRT Lintas Barat sepanjang 29,09 km dari Balaraja ke Karang Tengah, serta Lintas Timur sepanjang 20,43 km dari Medan Satria ke Cikarang.

Negosiasi Pinjaman Hampir Selesai

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, memastikan target pembangunan konstruksi jalur stage 1 fase 3 pada Agustus 2024 belum berubah sampai saat ini. “Soal pendanaan masih dalam proses pembahasan perjanjian pinjaman dengan JICA (Japan International Cooperation Agency),” ujar dia, kemarin.

Berdasarkan hitungan perusahaan, kebutuhan biaya untuk seluruh proyek MRT Jakarta fase 3 diperkirakan mencapai Rp 160 triliun. Angka ini jauh melebihi kebutuhan biaya fase lainnya, baik fase 2A rute Stasiun Bundaran HI-Kota Tua sebesar Rp 22,5 triliun maupun MRT fase 4 Fatmawati-Kampung Rambutan yang diperkirakan menelan biaya Rp 21 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pinjaman lunak JICA disepakati dalam waktu dekat. Saat ditemui Tempo, kemarin, dia mengaku akan bertemu dengan Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang, Mori Masafumi, di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada awal September mendatang untuk pembahasan pendanaan MRT. “Tinggal tanda tangan (perjanjian pinjaman),” kata Budi.

Adapun Corporate Secretary Head Division PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, menyebutkan perusahaan sedang mengurus perizinan pra-konstruksi. “Termasuk persiapan pengadaan lahan.”

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, mengatakan pemerintah harus menjamin lahan MRT fase 3 terbebas dari sengketa kepemilikan. Pasalnya, kata dia, JICA sangat sensitif menanggapi persoalan lahan proyek sepur.

Sebagai contoh, pencairan dana proyek kereta api jalur ganda atau double-double track (DDT) di area Bekasi pernah dibatalkan akibat sengketa tanah. “Padahal hanya menyangkut lahan satu petak, kemudian perjanjiannya expired dan dilanjutkan dengan dana APBN,” kata dia. “Pembebasan lahan sangat vital.”

Sementara itu, guru besar bidang transportasi Universitas Indonesia, Sutanto Soehodo, menyoroti perbedaan bunga pinjaman yang akan diberikan JICA untuk proyek MRT fase 3. Menurut mantan Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi DKI Jakarta itu, bunga pinjaman JICA untuk MRT fase 1 tergolong kecil, hanya 0,1-0,2 persen. Bunga tersebut bisa saja ditingkatkan untuk fase terbaru. “Pinjaman dengan bunga rendah dan berjangka panjang tetap harus diupayakan,” kata dia.

Di luar soal kepastian pendanaan, Sutanto menyatakan dalam dokumen desain dasar MRT fase 3 harus ada studi kelayakan yang memadai. Pengembangan desain itu juga yang menentukan minat investor terhadap tawaran KPBU proyek tersebut. “Harus bisa mengidentifikasi demand serta keberlangsungan sistem MRT.”

YOHANES PASKALIS | FRANCISCA CHRISTY ROSANA