Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengungkapkan jadwal operasional komersial Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan dimulai pada 1 Oktober 2023 dengan perjalanan terbatas. Selanjutnya, total perjalanan pada November bakal bertambah menjadi 28, pada Desember sebanyak 40 perjalanan, dan Januari 2024 menjadi 68.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Mudah-mudahan uji coba berjalan lancar dengan baik, sehingga sudah bisa digunakan masyarakat pada Oktober 2023,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 2 September 2023.
Kecepatan Uji Coba KCJB
Budi Karya telah mengikuti serangkaian uji coba KCJB, termasuk menjajal feeder yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan Stasiun Bandung. Dia memastikan integrasi antara kereta cepat dengan moda transportasi lainnya agar masyarakat memperoleh kemudahan akses.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam uji coba yang dilaksanakan pada Sabtu, 2 September 2023, Budi Karya menumpang kereta cepat yang bergerak dari Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang. Perjalanan tersebut menempuh waktu sekitar 30 menit dengan kecepatan tertinggi hingga 352 kilometer per jam.
Berdasarkan publikasi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium KCJB melalui situs resminya pada Kamis, 22 Juni 2023, Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan melaju dengan kecepatan puncak 350 kilometer per jam. Rute perjalanan yang dilalui sejauh 142,3 kilometer.
Dengan demikian, kecepatan uji coba KCJB pada Sabtu, 2 September 2023 telah melampaui batas laju tertinggi. Kecepatan KCJB dalam uji coba tersebut berbeda dua kilometer per jam lebih banyak dari target.
Selanjutnya: Akses pendukung kereta cepat Jakarta-Bandung
Untuk mengoptimalkan perjalanan kereta feeder, sejumlah pembangunan tengah digencarkan dan direncanakan rampung pada 2023. Secara keseluruhan akan ada pembangunan Skybridge di Stasiun Padalarang, Bandung, dan Cimahi, serta Flyover Ciroyom dan Pusdikpom (Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Darat), Cimahi.
Selain feeder, terdapat pula akses penghubung dari dan menuju Stasiun Padalarang. Adapun di antaranya adalah BTS Trans Metro Pasundan rute Alun-alun Kota Baru Parahyangan (KBP)-bus Damri rute Alun-alun Bandung ke Situ Ciburuy via Cimahi. Serta tersedia Rute usulan Stasiun Padalarang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, termasuk angkutan perkotaan (angkot) rute Padalarang ke Rajamandala, rute Padalarang-Cimahi-Leuwipanjang, dan Padalarang-Cimahi.
Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Budi Karya sebelumnya mengharapkan tarif KCJB akan mendekati harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. “Sehingga (soal tarif) tidak ada masalah,” ucapnya dalam wawancara bersama Reuters.
Dia menjelaskan, jika ternyata angka ekonominya sangat tinggi, maka pemerintah harus bisa membuat angka itu mendekati harga pasar. “Sudah diperhitungkan dengan capital injection (suntikan modal), harganya sekitar Rp250-300 ribu,” ujar Budi.
Soal nominal subsidi yang diberikan pemerintah, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal memaparkan, pihaknya telah membahas hal itu. Namun, dia tidak bersedia mengungkapkan hasil pembahasannya. “Sudah (dibahas), nanti saya jawab,” tuturnya.
Dari estimasi harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung keekonomian, jika tarif diturunkan dari Rp350 ribu menjadi Rp250 ribu atau Rp300 ribu, maka subsidi yang harus disiapkan pemerintah mencapai Rp50-100 ribu per penumpang. Apabila target jumlah penumpang per hari adalah 31 ribu, dengan begitu nilai subsidi yang harus diberikan menembus Rp1,1 triliun per tahun.
Menanggapi pernyataan Budi Karya, guru besar transportasi dari Universitas Indonesia (UI), Sutanto Soehodho mengatakan, mengisi selisih biaya subsidi membutuhkan kajian luas, khususnya terkait manfaat KCJB kepada sektor lain. Dia mencontohkan, misalnya terkait pengurangan subsidi bahan bakar dan menekan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Jadi tarif keekonomian harus diturunkan melalui berbagai aspek yang memberikan manfaat kepada beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak. Sehingga tarif keekonomian tidak merugikan operator, bersifat sustainable (berkelanjutan), dan dapat dijangkau masyarakat luas,” kata Sutanto.
MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan Editor: Terkini: Bahlil Ibaratkan Kerja Sama Investasi ASEAN seperti Sapu Lidi, Prabowo Bakal Bangun Lumbung Pangan di Rawa-rawa
Foto 
