Kinerja Industri Butuh Dukungan Pemerintah

YOGYAKARTA - Pelaku usaha industri padat karya dan berorientasi ekspor menyambut baik komitmen pemerintah yang menjadikan usahanya sebagai sektor unggulan. "Industri kami ada hampir 5 juta tenaga kerja dan kami tengah berfokus bagaimana kami bisa berkontribusi maksimal pada perekonomian," ujar Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Adhi Lukman, di Yogyakarta, kemarin.

Namun, menurut Adhi, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar berhasil mencapai target yang diharapkan. Peningkatan ekspor dan daya saing industri tak bisa dipungkiri membutuhkan dukungan dari pemerintah. Dia menjelaskan, dari sisi internal dibutuhkan dukungan kebijakan ihwal pemenuhan ketersediaan bahan baku, kebijakan standar keamanan pangan, hingga peningkatan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia. "Tapi industri kami sebenarnya sudah banyak membuka jaringan distribusi di pasar-pasar Asia untuk mengejar ketertinggalan," kata dia.

Adhi menambahkan, dari sisi kapasitas teknologi, efisiensi tenaga kerja, dan pelatihan, masih kalah dibanding negara lain. "Kami masih berada di bawah rata-rata Asia-Pasifik."

Sinkronisasi kebijakan antara sektor hulu dan hilir juga dinilai masih perlu diperbaiki. Adhi mengungkapkan, pihaknya di sisi lain juga masih dibayangi faktor-faktor eksternal, seperti kenaikan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada biaya produksi. Faktor lain yang tak kalah penting adalah kebutuhan akan stabilitas nilai tukar rupiah. "Kurs rupiah tolong dijaga. Sebab, kalau sampai di atas 14.000 per dolar AS, mau tidak mau kami harus naikkan harga. Kalau kondisi pelemahan sekarang kisaran 13.900, kami masih okelah manage secara internal," ujarnya.

Adhi secara khusus juga memberikan catatan pada kebijakan fiskal dan keuangan perihal komitmen pemberian insentif fiskal dan suku bunga kredit khusus untuk industri. "Kredit untuk industri berorientasi ekspor harus lebih masif lagi dan lebih murah."