Kisruh Iuran Tapera, Timboel Siregar Beberkan Akar Masalah Utamanya

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menyebut asal masalah dari kisruh iuran Tapera sebetulnya bukan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei lalu. “Sebenarnya asal-muasal persoalan itu bukan di PP,” ujar Timboel dalam diskusi daring bertajuk “Tapera, antara Nikmat dan Sengsara” pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Timboel mengatakan, akar persoalan Tapera itu mulanya dari Pasal 7, Pasal 9, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Menurut dia, Pasal 7 mengatakan pekerja swasta dan pekerja mandiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan upah minimum wajib menjadi peserta. "Kalau peserta di bawah upah minimum itu bisa disebut dapat. Itu perluasannya," kata Timboel. Pasal 7 di UU Tapera itu menjadi kewajiban.

Adapun Pasal 9—dalam UU Tepera, kata Timboel, itu menjelaskan pemberi kerja harus “mendaftarkan”. Sementara Pasal 18—pemberi kerja membayarkan iuran 1,2 persen dari pengusaha dan 2,5 persen dari pekerja. Penjelasan itu sudah diadopsi dalam Pasal 15 ayat 2. "Sebenarnya PP 21/2024 itu tidak ada isu yang signifikan," katanya.

Timboel menyatakan, UU Tepera merupakan inisiatif pemerintah. Setelah diusulkan oleh pemerintah, DPR langsung menyetujui perumusan UU Tepera. Dengan begitu, dia berujar, DPR tak harus menyalahkan PP tersebut. “Pembuat undang-undang itu harus mengevaluasi diri,” ujar Timboel.

Menurut dia, PP itu korelasinya harus mematuhi undang-undang. “Enggak mungkin Pasal 7 menyatakan wajib, di PP mengatakan sukarela. Di undang-undang wajib membayar iuran, di PP-nya disebut 0 persen. Kan logikanya enggak mungkin,” ujar dia.