Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Tb. Haeru Rahayu mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengelola bahan baku rumput laut ke produk yang memiliki nilai tambah atau siap pakai. "Setiap 45 hari sekali bisa panen, sehingga turn overnya cepat," kata Haeru saat ditemui usai peresmian program BIRU di Bali, Ahad, 19 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di Indonesia, menurut Haeru, ada 12,5 juta hektar lahan untuk budidaya rumput laut. Tahun lalu, pemerintah berhasil mengekspor sebanyak 80 persen dari total produksi 180 ton rumput laut mentah ke luar negeri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Haeru berujar, pemerintah sedang menyiapkan agar rumput laut yang diekspor punyai nilai tambah atau added value ketimbang mengirim bahan mentah dengan kapasitas yang besar. "80 persen itu mentah, nah kami akan coba kurangi sampai di bawah 50 persen," ucapnya.
Bahan mentah itu menurutnya masih bisa dijadikan bahan baku setengah jadi, seperti untuk farmasi, kecantikan, biofuel, dan sebagainya. Menurut Haeru, tak perlu memakai teknologi yang sulit untuk oengelolaan budidaya rumput laut. Ia mengklaim teknologinya di Indonesia sudah mereka kuasai dari hulu ke hilir.
Menurut dia, hilirisasi rumput laut dapat menguntungkan banyak pihak. Mulai dari fungsinya menyerap karbon, hasil produksi, pendapatan, hingga menambah lapangan pekerjaan. Saat ini program itu sudah dijalankan bersama dengan program empat komoditas lainnya, yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni udang, lobster, tilapia, dan kepiting.
Investor rumput laut sendiri, saat ini ada di Cina. "Di Sulawesi banyak aspek hilirnya, (investor) dari Korea, Jepang juga sudah banyak. Sekarang India, sudah ada di Lombok sama di Buleleng," ujar Haeru.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong hilirisasi industri rumput laut di Indonesia. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara penghasil rumput laut terbesar di dunia. Keinginan itu menjadi salah satu program yang akan ia turunkan kepada pemerintahan baru, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab, menurut dia, hilirisasi industri dapat mencapai target dalam 15 tahun ke depan jika penerusnya konsisten, tak hanya hilirisasi nikel.