Konflik di Pulau Rempang, Pengamat Ingatkan Pemerintah soal Kualitas Investasi di Atas Capaian Angka

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan pemerintah pentingnya kualitas investasi di atas capaian angka. Hal ini seiring rencana investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, yang justru menimbulkan gejolak konflik dengan masyarakat setempat.

Achmad mengatakan angka besar dan pertumbuhan cepat bukan satu-satunya ukuran keberhasilan yang bisa menumbuhkan kepercayaan terhadap iklim investasi suatu negara. "Investasi berkualitas bukan hanya tentang berapa banyak uang yang masuk, tetapi juga tentang dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat," kata Achmad kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan, Senin, 18 September 2023. 

Menurut Achmad investasi berkualitas adalah investasi yang memberikan manfaat berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang layak, menghormati hak-hak masyarakat lokal, dan tidak merusak lingkungan. "Karena itu, meski realisasi nominal rupiah penting, dampak sosial dan lingkungan dari investasi harus diperhitungkan," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Pulau Rempang bakal dikembangkan menjadi Rempang Eco City, sebuah kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi.  Pengembangan Rempang Eco City diluncurkan di Kemenko Perekonomian pada 12 April 2023. PT Makmur Elok Graha (MEG) menjadi pengembang dengan nilai investasi sekitar Rp 381 triliun hingga 2080 mendatang.

Namun, konflik pecah di Pulau Rempang seiring penolakan masyarakat atas proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pecah pada 7 September 2023 ketika aparat gabungan memaksa masuk perkampungan untuk memasang tapal batas di Pulau Rempang. Kerusuhan kembali pecah ketika masyarakat berunjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023.

Achmad menilai konflik itu pecah lantaran pemerintah terlalu ambisius mengejar angka dalam target realisasi investasi. "Kasus Rempang Eco City adalah contoh nyata bagaimana ambisi investasi dapat menabrak hak sosial warga negara," kata dia.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan rencana investasi di Pulau Rempang harus terus berjalan untuk kepentingan rakyat. 

“Ini investasinya total Rp 300 triliun lebih. Tahap pertama itu Rp 175 triliun," kata Bahlil lewat keterangan tertulis, Senin, 18 September 2023. "Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang."

Sebagai gantinya, pemerintah akan memberi ganti rugi kepada warga terdampak   berupa tanah, hunian, uang saku selama masa transisi, hingga tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. "Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi, yakinlah bahwa pemerintah juga punya hati," ujar Bahlil.

Soal tanah, pemerintah  menyiapkan lahan seluas 500 meter persegi dan hunian tipe 45 seharga kurang lebih Rp 120 juta. Proses konstruksi hunian tersebut akan dibangun dalam waktu 6 hingga 7 bulan. Selama masa  konstruksi hunian, kata Bahlil, pemerintah menyediakan uang tunggu senilai Rp 1,2 juta per orang serta fasilitas sewa rumah dengan nominal yang sama.

Pilihan Editor: Terkini: Konflik Pulau Rempang Buat Peta kebijakan Investasi Kian Mendesak, Daftar Taipan di Proyek IKN