Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Konflik Israel-Iran, Pertamina Klaim Tidak Ada Gangguan Stok BBM

PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) Indonesia tidak terganggu meski ada konflik di Israel dan Iran.

23 April 2024 | 16.21 WIB

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa 2 April 2024. Menjelang libur panjang Idul Fitri 1445 H, Pertamina telah menyiapkan sarana dan fasilitas tambahan yang meliputi 1.792 SPBU Siaga 24 Jam, 5.027 Agen LPG Siaga 24 Jam, 200 Mobil Tangki Stand By, 61 Kiosk Pertamina Siaga, 54 Motorist, dan 281 Pertamina Delivery Service. TEMPO/Tony Hartawan
material-symbols:fullscreenPerbesar
Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa 2 April 2024. Menjelang libur panjang Idul Fitri 1445 H, Pertamina telah menyiapkan sarana dan fasilitas tambahan yang meliputi 1.792 SPBU Siaga 24 Jam, 5.027 Agen LPG Siaga 24 Jam, 200 Mobil Tangki Stand By, 61 Kiosk Pertamina Siaga, 54 Motorist, dan 281 Pertamina Delivery Service. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Manager Media and Stakeholder Management PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyebut stok migas aman dan dijaga di level 20 hari.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Soal stok atau suplai telah diamankan dari produksi kilang dan kargo dari kawasan Asia. Pertamina Patra Niaga memanage stok bahan bakar minyak (BBM) di level yang optimum untuk mengantisipasi potensi disrupsi suplai. Saat ini relatif tidak ada ketergantungan BBM dari Timur Tengah," kata Heppy dihubungi Tempo pada Selasa, 23 April 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif baru saja menyampaikan bakal dilakukan pembatasan subsidi BBM Pertalite dan gas LPG 3 kilogram imbas adanya konflik Timur Tengah. Saat ditanya, apa dampak jika tidak dilakukan pembatasan di tengah konflik ini. Heppy menduga pemerintah ingin mengembalikan pendistribusian Pertalite dan gas LPG 3 kilogram untuk masyarakat yang memang berhak.

"Dampaknya dari sisi financial mungkin di Pemerintah mengingat produk tersebut adalah barang subsidi," ujarnya. Heppy mengatakan Pertamina Patra Niaga merupakan badan usaha yang diberi penugasan menyalurkan 2 produk itu sesuai dengan pagu kuota yang ditetapkan pemerintah.

Senada dengan Heppy, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan hal serupa bahwa Pertalite dan LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang berhak menerima adalah masyarakat yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pada tabung gas LPG 3 kilogram, Fadjar mengatakan orang yang berhak menerima yakni rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Pedagang kecil merupakan salah satu sasaran.

Saat ditanya bagaimana sistem pembatasannya nanti yang bakal diterapkan pada Juni 2024, Fadjar menyebut fokusnya pada pengawasan atau pendataan pembeli.

"Bukan pengurangan stok, namun pembelian menggunakan skema pendataan yang selama ini sudah dilakukan melalui QR Code untuk BBM dan KTP untuk LPG 3 kilogram. Ini bertujuan untuk menjaga kuota," tuturnya.

Menurutnya belum ada penjatahan atau aturan per-KTP dapat membeli berapa dan dengan rentang waktu berapa lama.

"Artinya barang subsidi akan diupayakan penyalurannya ke masyarakat yang berhak, Dari Pertamina seperti itu, sesuai aturan Kementerian ESDM," tuturnya.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus