Penghiliran Nikel untuk Siapa

JAKARTA — Kritik ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, ihwal dampak penghiliran nikel menggugah pemerintah angkat bicara. Presiden Joko Widodo dan jajarannya berbondong-bondong membela diri menjelaskan manfaat kebijakan tersebut untuk Indonesia.

Menurut Faisal Basri, program penghiliran nikel tak banyak memberi keuntungan buat negara ini. "Hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di Cina," kata dia saat berbicara dalam forum KTT Indef 2023, Selasa, 8 Agustus lalu.

Dia menyoroti minimnya industri antara dan hilir untuk nikel di dalam negeri. Smelter bijih nikel yang beroperasi saat ini mayoritas menghasilkan nickel pig iron, ferronickel, dan nickel matte, yang kemudian diekspor ke Cina untuk diolah menjadi produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi. Produk tersebut kemudian diimpor pengusaha Indonesia untuk dijadikan bahan baku.

Kondisi seperti ini terjadi karena kapasitas untuk mengolah hasil dari smelter menjadi produk turunan, seperti baja slab, HRC, CRC, serta billet, di Indonesia masih terbatas. Semakin menuju hilir, industrinya makin minim, bahkan belum tersedia. "Keberadaan smelter nikel tidak memperdalam struktur industri nasional," kata dia.

Faisal meminta pemerintah tak terbuai oleh kenaikan nilai ekspor besi dan baja karena didominasi produk semi turunan saja. Dia pun mempertanyakan nilai ekspor penghiliran nikel sebesar Rp 510 triliun yang digembar-gemborkan pemerintah. Menurut dia, nilainya tak sebesar itu jika melihat nilai ekspor besi dan baja 2022 senilai US$ 27,8 miliar. "Berdasarkan rata-rata nilai tukar rupiah 2022 sebesar Rp 14.876 per dolar Amerika Serikat, nilai ekspor besi dan baja setara dengan Rp 413,9 triliun."

Ditambah lagi, kata Faisal, stimulus untuk para pendiri smelter—yang mayoritas dari Cina—seperti tax holiday, berisiko mengurangi penerimaan negara. Dia menyebutkan, Indonesia juga berpotensi mengalami kerugian karena kebanyakan tenaga kerja Cina yang bertugas di smelter-smelter nikel menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja. Akibatnya, muncul kerugian negara dalam bentuk iuran tenaga kerja sebesar US$ 100 per pekerja per bulan. "Nilai tambah yang dinikmati perusahaan smelter Cina semakin besar karena mereka membeli bijih nikel dengan harga supermurah," ujarnya. Manfaat untuk negara mitra dagang Indonesia itu dinilai bakal lebih besar.

Pengolahan bijih nikel di Unit Bisnis Pertambangan Nikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Ramai-ramai Sanggah Faisal Basri

Tak lama setelah Faisal Basri melontarkan kritiknya, Presiden Joko Widodo mempertanyakan klaim ekonom tersebut, khususnya ihwal klaim ekspor yang mencapai Rp 510 triliun. Menurut dia, pemerintah juga memiliki potensi penerimaan dari pajak lewat kegiatan penghiliran. "Dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, dan penerimaan negara bukan pajak. Semuanya ada di situ," kata dia.

Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, kemudian secara lantang menyebutkan bahwa klaim Faisal Basri tak tepat. Soal nilai ekspor, dia menuturkan, ada faktor yang luput dari perhitungan ekonom tersebut: ekspor mixed hydrate precipitate (MHP) dan nickel matte. Pada 2022, nilai ekspor untuk kedua produk tersebut masing-masing mencapai US$ 3,8 miliar dan US$ 2,1 miliar.

Seto juga menjawab kritik soal penerimaan negara. Menurut dia, Faisal Basri tak memahami ketentuan pemberian tax holiday selama ini. "Tax holiday 20 tahun diberikan untuk investasi sebesar Rp 30 triliun atau lebih," ujarnya. Kebijakan ini juga hanya berlaku untuk PPh badan.

Seto mengatakan, sejak 2018 pun, hanya dua perusahaan smelter yang dapat stimulus sampai 20 tahun. Rata-rata smelter dapat relaksasi 7-10 tahun. Menurut dia, pendapatan perpajakan dari sektor penghiliran nikel mencapai Rp 17,96 triliun pada 2022. Nilainya naik sekitar 10 kali lipat dari 2016 yang sebesar Rp 1,66 triliun. Khusus dari PPh badan, dia mencatat ada kontribusi sebesar Rp 7,36 triliun pada periode tersebut atau tumbuh 21,6 kali lipat.

Angka-angka tersebut, menurut dia, belum menghitung pendapatan pajak dari sektor lain yang ikut tumbuh seiring penghiliran yang terjadi, seperti jasa konstruksi, makanan dan minuman, hingga akomodasi.

Anak buah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ini juga menegaskan bahwa porsi manfaat untuk Indonesia jauh lebih tinggi daripada Cina. Dia menghitung nilai tambah yang dinikmati asing dari sisi investor dan pemasok barang, jumlahnya sebesar 28 persen. Sedangkan di dalam negeri sekitar 53 persen. "Nilai tambah dalam negeri akan lebih besar jika pihak investor asing melakukan reinvestasi di dalam negeri, sudah tidak dapat tax holiday, atau bahkan ada keterlibatan investor lokal."

Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menambahkan, manfaat penghiliran nikel bisa dilihat dari penyerapan tenaga kerja. Dia mengatakan, ada sekitar 120 ribu orang yang bekerja di sektor tersebut.

"Smelter juga telah dan akan menciptakan pertumbuhan perekonomian di daerah tempatnya berdiri," tutur Febri. Dia mencatat, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) industri pengolahan di Sulawesi Tenggara tumbuh 16,74 persen pada 2022, yang sebagian besar disumbang dari industri pengolahan nikel. Ekspor produk nikel dari provinsi tersebut mencapai US$ 5,8 miliar atau 99,92 persen dari total ekspor wilayah tersebut.

Penghiliran Nikel dalam Angka

Dua Sudut Pandang Penghiliran Nikel

Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengatakan bahwa efek penghiliran nikel tak bisa disangkal mulai berkontribusi bagi perekonomian Indonesia seperti yang diklaim pemerintah. Namun dia menilai kritik Faisal Basri perlu digarisbawahi, terutama ihwal mengoptimalkan manfaat kebijakan ini untuk Indonesia, bukan negara lain.

Dendi mencatat, industri pertambangan punya karakter tersendiri. "Manfaat yang masuk ke ekonomi lokal di mana pun relatif kecil dibanding yang masuk ke pemilik modal," tuturnya. Sebab, industri ini padat modal dan membutuhkan teknologi canggih.

Kuncinya, menurut Dendi, adalah menarik minat investor untuk mengisi industri antara hingga ke hilir di dalam negeri. Khususnya investasi dari lokal, meskipun bakal butuh waktu karena modal yang besar dan penguasaan teknologi.

Direktur Eksekutif Segara Research Piter Abdullah mengatakan, butuh waktu untuk melihat manfaat penghiliran nikel. Dia percaya bahwa kebijakan ini di masa depan bakal lebih banyak menguntungkan bagi Indonesia. "Usul saya, pemerintah hendaknya konsisten saja dan masyarakat mendukung secara positif," kata dia.

Adapun dalam penelitian bertajuk Penghiliran tanpa Redistribusi yang dimuat Koran Tempo edisi 6 Februari 2023, Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) mencatat bahwa penghiliran nikel sangat didominasi asing, terutama Cina. Selama 2020-2022, kontribusi penanaman modal asing mencapai 91,3 persen dari total investasi di industri logam dasar. Akibatnya, dampak penghiliran terhadap pendapatan valuta asing dan stabilitas nilai tukar rupiah cenderung lemah karena pendapatan ekspor hasil smelter direpatriasi ke perusahaan induk.

Dampak dukungan kapital raksasa global di sektor penghiliran juga mengubah perekonomian daerah kaya nikel secara drastis. Ideas mencontohkan Morowali, yang semula didominasi ekonomi rakyat berbasis pertanian tanaman pangan, produk hortikultura, dan perikanan, kini dikuasai kapital raksasa global yang mengeksploitasi dan mengolah nikel untuk kemudian mengekspor hasilnya. Sementara pada 2010 pangsa konsumsi rumah tangga, konsumsi sektor nirlaba, dan konsumsi pemerintah terhadap PDRB mencapai 60 persen, pada 2021 angkanya hanya 6,2 persen. Pada waktu yang sama, pangsa investasi dan ekspor neto terhadap PDRB melonjak dari 40 persen menjadi 93,8 persen.

Ideas juga mencatat, dalam dekade terakhir, peran konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Kabupaten Morowali turun drastis, dari semula 50 persen terhadap PDRB pada 2010 menjadi hanya 5,2 persen terhadap PDRB pada 2021. Artinya, keterlibatan pelaku ekonomi lokal masih minim dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang luar biasa tinggi.

VINDRY FLORENTIN | M. JULNIS FIRMANSYAH