Legislator PKS Kaget Muhammadiyah Terima Izin Tambang: Turun ke Wilayah Low Politics

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku terkejut dengan sikap PP Muhammadiyah yang memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Wakil Ketua Fraksi  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai sikap Muhammadiyah sebagai sikap tidak biasa.

Pasalnya, ia menilai, Muhammadiyah dan para tokohnya kerap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan yang menuai pro kontra. “Dengan menerima izin tambang, Muhammadiyah terkesan mulai turun dari wilayah high politics ke wilayah low politics,” ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo Ahad malam, 28 Juli 2024.

Dengan menerima izin tambang, menurut Mulyanto, Muhammadiyah memberi sinyal persetujuan atas substansi yang tergantung dalam regulasinya. “Bahkan, mendukungnya,” ujar Mulyanto. Adapun, regulasi yang mengatur pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan yaitu PP Nomor 25 Tahun 2024.

Mulyanto berpendapat, penerimaan konsensi tambang cukup berisiko bagi Muhammadiyah. Sebab, bisa saja PP 25 di-judicial review dan dibatalkan mahkamah. “Kalau sampai begitu, Muhammadiyah yang repot,” ujarnya.

Sejak awal, Fraksi PKS memang menolak pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan. Mulyanto mengatakan, kebijakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Kalaupun pemerintah ingin membantu ormas keagamaan, menurut Mulyanto, cara yang lebih aman adalah melalui pemberian participating interest (PI) atau melalui dana CSR usaha sektor pertambangan bukan melalui pemberian konsesi tambang.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengklaim, dari 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se-indonesia yang hadir, telah mufakat dan mendukung Muhammadiyah untuk mengelola tambang di Indonesia. "Prinsipnya semuanya setuju, mereka memberikan masukan-masukan soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai muncul konflik sosial," kata Mu’ti di sela rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.

Pihaknya belum mengetahui lokasi persis izin tambang yang diperoleh organisasinya. Dia juga mengaku belum tahu tambang apa yang akan mereka kelola. Meski begitu, dia berharap Muhammadiyah mendapat jenis tambang batubara.  "Ada masukan dari kader agar Muhammadiyah memastikan mendapatkan (jenis tambang) batubara, jangan sampai salah dapat batu neraka yang ditambang," seloroh Mu'ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan itu mengungkapkan izin tambang yang akhirnya diterima Muhammadiyah dapat dilihat secara pendekatan proporsional. Dia mengatakan agar segala hal terkait tambang jangan hanya disorot dari satu sisi. "Agar usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan serba positif apalagi serba duit, kami jauh dari itu," kata Haedar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan pemberian izin usaha tambang untuk ormas keagamaan  dilakukan untuk mewujudkan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi. Namun, pengelolaan tambang itu bukan berati dikelola langsung oleh ormas. Ia berujar, IUP dikelola badan usaha di bawah naungan ormas tersebut. Misalnya, koperasi, PT, atau CV.

Kepala negara juga mengklaim pemerintah tidak menunjuk atau mendorong ormas keagamaan untuk mengajukan izin tambang. Menurutnya, pemerintah hanya menyediakan peraturan. “Kalau memang berminat (mengelola tambang), regulasinya sudah ada,” kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024, dikutip Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pilihan editor: Pemerintah Beri Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Bahlil: Jalan Menuju Surga. Insyallah Tuhan akan Beri Pintu

RIRI RAHAYU | PRIBADI WICAKSONO