Melego Saham demi Perbaikan Kinerja

JAKARTA – PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) memastikan tawaran pelepasan saham tidak akan mengganggu struktur kepemilikan pemerintah di Bandara Kertajati. Direktur Utama BIJB Muhammad Singgih mengatakan manajemen hanya mencari mitra untuk pengembangan layanan dan jaringan usaha lapangan terbang di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tersebut.

Singgih menambahkan, masuknya investor juga dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi finansial perusahaan. "Yang penting adalah bagaimana BIJB menyelesaikan kewajiban keuangan sambil tetap melayani masyarakat dengan baik,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Saat ini porsi kepemilikan saham Bandara Kertajati yang dipegang oleh BIJB selaku entitas milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 82,29 persen. Porsi BIJB akan berkurang menjadi 60 persen jika PT Angkasa Pura II (Persero) yang kini memegang 15,41 persen saham memenuhi seluruh setoran modalnya.

Selanjutnya, sebanyak 1,62 persen porsi kepemilikan bandara berkapasitas 5,6 juta penumpang itu dipegang Koperasi Praja Sejahtera Jawa Barat serta 0,68 persen dimiliki PT Jasa Sarana, badan usaha bidang infrastruktur milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Baca juga:
Janji Kertajati Akankah Bertaji
Segudang Syarat Peralihan Rute
Terancam Sepi Lagi Kertajati

Menurut Singgih, BIJB menawarkan saham portepel Bandara Kertajati sebanyak 8-9 persen. Saham portepel itu merupakan porsi kepemilikan yang belum diterbitkan atau belum dimiliki oleh pihak mana pun. 

Porsi saham yang dilepas bisa diperbesar agar lebih menarik bagi pemodal, tapi dibatasi maksimum 46 persen. Artinya, pemerintah Jawa Barat akan tetap menjadi pemilik dominan Bandara Kertajati. “Nanti dilihat perkembangannya, akan diambil dari saham yang mana. Bisa juga dari rights issue. Tapi kami berfokus menawarkan saham portepel dulu.”

Proses penawaran saham itu tengah dikebut oleh tim seleksi khusus bentukan BIJB. Singgih menyebutkan  saham Bandara Kertajati sudah diminati beberapa calon investor asing dari Singapura, Arab Saudi, dan India.

Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan calon pemodal harus bermitra dengan Angkasa Pura II yang kini masih menjadi operator tunggal Bandara Kertajati. Syarat ini sudah tercantum dalam dokumen request for proposal yang disodorkan kepada investor dalam setiap penjajakan pasar. 

Awaluddin menuturkan pemilik saham baru Kertajati harus memiliki koneksi dan pengalaman bisnis aviasi yang mumpuni. “Mereka akan membentuk joint partnership dengan Angkasa Pura II demi pengembangan Kertajati,” ucapnya. 

Awaluddin menargetkan pencarian investor Kertajati dapat diselesaikan pada akhir 2023. Namun Angkasa Pura II dan BIJB tak menutup adanya kemungkinan proses itu bisa berjalan lebih panjang. “Kami inginnya sudah closing bill pada Desember 2023. Tapi kita lihat saja dinamikanya nanti.”

Bernilai Rp 270 Miliar

Petugas perawatan di area terminal utama Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia

Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Taufiq Budi Santoso sebelumnya mengatakan BIJB menawarkan 210 ribu lembar saham bernilai Rp 1,3 juta per lembar sehingga penawaran saham portepel Bandara Kertajati bernilai Rp 270 miliar. “Karena pemegang saham existing tidak menggunakan (haknya untuk membeli), maka bisa ditawarkan kepada pihak lain,” ucapnya.

Kemitraan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada calon investor tidak terbatas di ranah bandara, tapi juga ekosistem di sekitarnya. Regulator pun sudah membebaskan tanah untuk keperluan Bandara Kertajati. Aset ini akan dimasukkan sebagai inbreng (pengganti penyertaan modal) di saham BIJB.

Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur Sylvi J. Gani menyatakan entitasnya menjadi konsultan pendamping BIJB. Perseroan bekerja sama dengan konsultan lain di bidang teknis dan hukum untuk merancang dokumen pengadaan bagi BIJB. 

“Masukan utama kami adalah berfokus pada kriteria yang dicari, yaitu investor strategis untuk mengembangkan trafik dan performa Kertajati dalam jangka panjang,” tutur Sylvi.