Luhut Tanggapi Kritik Anies Baswedan soal Subsidi Kendaraan Listrik: Jangan Kita Lawan Arus Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara menanggapi kritik dari calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang ditujukan pada kebijakan pemerintah memberi subsidi kendaraan listrik. Anies sebelumnya mempersoalkan pemberian subsidi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang dinilai kurang tepat sasaran.

Luhut memastikan bahwa kebijakan untuk mendukung adopsi kendaraan listrik itu juga diterapkan banyak negara di dunia, bukan hanya di Indonesia.

“Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023.

Tanpa langsung menyebut Anies, Luhut mempersilakan siapa pun yang mempertanyakan kebijakan tersebut untuk mendatanginya langsung. Luhut mengaku bersedia menjelaskan dengan rinci soal manfaat kebijakan pengembangan kendaraan listrik yang tengah digenjot oleh pemerintah Indonesia.

“Siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu. Siapa yang berkomentar, suruh dia datangi saya langsung, biar saya jelasin bahwa tidak benar omongannya,” ucap Luhut.

Adalah Anies Baswedan yang sebelumnya mengkritik kebijakan pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik. Pemberian subsidi, menurut dia, bukan solusi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara. Apalagi ketika pemilik kendaraan listrik adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi.

Tak berhenti di situ, Anies merujuk data  emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM). “Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil (listrik) memuat orang sedikit,” tuturnya.

Berbekal pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Anies, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalanan.

Jadi, menurut Anies, yang seharusnya  didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa pemerintah mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. "Bukan semata-mata mendapatkan perhatian dalam percakapan sosial media," katanya.

ANTARA