Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Sorong - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Papua Barat Daya untuk mengakselerasi gerak pertumbuhan ekonomi syariah. Eks Ketua Majelis Ulama Indonesia ini meminta daerah mengembangkan program sesuai potensi dan kearifan lokal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ma’ruf menyampaikan hal ini saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Gedung Lambert Jitmau, Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis, 6 Juni 2024. Ia minta mulai KDEKS bekerja, menyusun, dan mensinergikan program ekonomi dan keuangan syariah dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tingkatkan daya tarik wisata alam dan bahari bagi wisatawan muslim di daerah ini, baik domestik maupun mancanegara, dengan menyediakan tempat ibadah dan makanan halal. Dorong pengembangan UMKM halal, termasuk potensi ekspor UMKM kriya, pertanian, dan kelautan,” kata Ma’ruf dalam sambutannya.
Ia mendorong pengoptimalan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong untuk menarik investasi baru, serta menjadi pusat pengembangan ekonomi dan pintu ekspor industri halal di kawasan timur Indonesia.
Ma’ruf, yang juga menjabat kepala badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua (BP3OKP), melakukan rangkaian kunjungan kerja lima hari Wapres ke Papua sejak Senin, 3 Juni 2024. Wapres terlebih dahulu mengunjungi Wamena dan Merauke sebelum melawat ke Sorong.
KDEKS Papua Barat Daya ini merupakan Komite Daerah yang ke-30, sesudah 30 lainnya. 38 provinsi tinggal 7, yang 7 itu 5 di Papua, NTT, dan Maluku.
Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi syariah (Eksyar) Indonesia tumbuh sebesar 4,7 hingga 5,5 persen pada 2024. Adapun pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan perbankan syariah.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung dalam peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023 pada Senin, 26 Februari 2024.