Setelah Izin Paytren Dicabut

PENCABUTAN izin PT Paytren Aset Manajemen sebagai perusahaan manajer investasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi perbincangan hangat. Perusahaan milik Yusuf Mansyur itu dinilai melanggar sejumlah aturan di sektor pasar modal.

Pada 13 Mei lalu, OJK resmi mencabut izin Paytren sehingga perusahaan yang berdiri sejak 2013 tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi atau manajer investasi syariah. Ada delapan alasan OJK mencabut izin usaha Paytren. Di antaranya kantor tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi manajer investasi, tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan, dan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022.

Paytren diwajibkan membubarkan perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah surat keputusan itu ditetapkan dan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

Ustad Yusuf Mansur tiba untuk mengikuti pengampunan pajak (tax amnesty) di kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, 2016. TEMPO/Tony Hartawan

Dilansir dari laman reksa dana OJK, Paytren tercatat sebagai perusahaan manajer investasi yang berkantor di Jakarta Selatan. Nama Jam’an Nurchotib Mansur, atau dikenal dengan Yusuf Mansur, terdaftar sebagai komisaris utama dengan nilai kepemilikan saham Rp 16 miliar.

Yusuf menganggap penutupan Paytren menjadi pengalaman baginya. Dia mengatakan Paytren sudah tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada nasabah. “Tidak ada uang yang masih terutang sebagai investasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam tiga tahun terakhir, Yusuf Mansur dikabarkan mencoba menjual Paytren, tapi tidak berhasil menemukan pembeli sampai akhirnya izin usaha Paytren dicabut OJK.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin Paytren sudah tepat. Sebab, masalah dari Paytren ini sudah mencuat beberapa tahun terakhir. “Tindakan OJK sudah tepat karena menyelamatkan lebih banyak calon investor yang mungkin tertarik dengan sosok di balik Paytren,” katanya, kemarin.

Nailul menilai pasar industri manajer investasi syariah sebetulnya sangat besar. Namun penipuan sering terjadi karena masih sedikit yang memahami prinsip dan risikonya.

Bisnis manajer investasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. Merujuk pada aturan itu, manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Manajer investasi bertugas mengelola dan menempatkan dana investor di reksa dana pada instrumen-instrumen investasi yang sudah dipilih nasabah. Manajer investasi bisa saja membeli atau melepas saham, obligasi, dan berbagai instrumen lain dengan dana tersebut. Semua keputusan yang dilakukan oleh manajer investasi didasarkan pada data dan analisis yang mereka lakukan.

Sementara itu, reksa dana syariah diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam reksa dana syariah, diperlukan akad syariah, yakni perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. 

Kegiatan syariah di pasar modal didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sepanjang fatwa yang dimaksudkan tidak bertentangan dengan POJK. Karena itu, produk investasi syariah sangat terbatas dan memerlukan niche market atau segmen pasar yang spesifik untuk berkembang.

Nailul mengatakan, secara prinsip, manajer investasi konvensional berpatokan pada pasar bebas dengan produk yang mencakup semua aspek. Sementara itu, pada manajer investasi syariah, prinsip didasarkan pada hukum Islam yang berlaku serta investasi pada produk tertentu. “Manajer investasi syariah tidak menanamkan investasi nasabah ke perusahaan yang mengandung unsur haram, seperti perusahaan bir atau produk yang mengandung babi,” ucapnya.