Angan-angan Membatasi Pertalite

JAKARTA - Rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite diperkirakan masih sulit direalisasi dalam waktu dekat. Musababnya, revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur perincian penyaluran dan kriteria pengguna Pertalite hingga kini belum juga rampung.

"Kami belum bisa (membatasi penyaluran Pertalite dalam waktu dekat), hanya bisa mengimbau agar masyarakat sadar," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tutuka Ariadji, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin, 29 Agustus 2023.

Isu mengenai upaya memindahkan konsumsi masyarakat yang mayoritas menggunakan Pertalite ke jenis bahan bakar dengan nomor oktan yang lebih tinggi belakangan mencuat sebagai salah satu solusi di tengah permasalahan kualitas udara buruk di Ibu Kota. Masalahnya, menurut Tutuka, dengan payung hukum yang ada saat ini, pemerintah juga tidak bisa memaksa masyarakat menggunakan bahan bakar beroktan tinggi, misalnya seri Pertamax.

Pertalite adalah bahan bakar dengan nilai oktan 90 dan kandungan sulfur 500 part per million (ppm). Adapun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2017 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru menentukan bahwa spesifikasi uji emisi untuk kendaraan bensin harus memenuhi parameter RON minimal 91, kandungan timbal tidak terdeteksi, dan kandungan sulfur maksimal 50 ppm.