Menanti Insentif Bisnis Hijau

JAKARTA — Dunia usaha menuntut keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi masalah polusi di Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan dibutuhkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan, termasuk mendorong percepatan implementasi transisi energi bersih, baru, dan terbarukan.

“Untuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan, perlu dukungan berupa pembiayaan, mobilisasi investasi, serta insentif fiskal,” kata dia, kemarin.

Sebagai contoh, pemberian insentif pajak berupa tax holiday untuk komitmen investasi pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. Dengan demikian, pengusaha lokal yang membangun pembangkit berskala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapat tax holiday.

Shinta menuturkan, untuk solusi jangka pendek, Apindo mengusulkan agar pemerintah berfokus pada konsistensi pelaksanaan regulasi yang sudah ada. Di antaranya, aturan uji emisi, larangan pembakaran sampah, serta insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik. Berikutnya, insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi dengan mengganti mesin produksi menjadi lebih ramah lingkungan hingga implementasi rencana pasar karbon dan pajak karbon.

Tak berhenti sampai di situ, Apindo mendukung solusi jangka menengah, yakni program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Sejumlah program yang dimaksudkan adalah peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan mass rapid transit (MRT). “Terakhir, kami mendukung upaya pengumpulan data akurat secara real time, seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat,” ujar Shinta. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perihal polusi udara. 

Warga beraktivitas dengan menggunakan masker di Jakarta, 22 Agustus 2023. TEMPO/Subekti

Dipenuhi Kendaraan Pribadi

Direktur Eksekutif Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan sektor transportasi merupakan pekerjaan rumah utama yang harus dibenahi. Sebab, polutan yang mayoritas bersumber dari bahan bakar fosil sangat bergantung pada kendaraan pribadi. “Akar masalahnya ada dua. Pertama, segregasi fungsional dan antar-kelas ekonomi, yakni lahan di pusat bisnis Jakarta sangat mahal sehingga sebagian besar warga harus bertempat tinggal di pinggiran,” ucapnya.

Walhasil, kebutuhan perjalanan di Jakarta dan wilayah sekitarnya menjadi sangat tinggi. Adapun perjalanan harian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) saat ini diperkirakan menembus 22 juta perjalanan per hari. Akar masalah kedua, kata Yusuf, adalah buruknya pelayanan transportasi publik yang ada saat ini. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan perjalanan yang tinggi itu sebagian besar dipenuhi oleh kendaraan pribadi. “Solusinya adalah memperbanyak transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Yusuf.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengimbuhkan bahwa kebijakan insentif dan disinsentif juga perlu diterapkan untuk mendorong aktivitas usaha yang berkelanjutan. “Pemerintah di tingkat pusat ataupun daerah perlu memformulasikan insentif dan disinsentif bagi sektor usaha berdasarkan produksi emisi yang dihasilkan,” ujarnya. Mekanisme pasar karbon juga diharapkan dapat segera terealisasi dan menjadi momentum untuk menegakkan kebijakan industri yang ramah lingkungan, termasuk untuk kegiatan usaha berbasis jasa.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, dalam jangka pendek, pemerintah menyiapkan rencana intervensi untuk meningkatkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Solusi tersebut mencakup rekayasa cuaca, pembuatan ruang terbuka hijau, penetapan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi, serta mendorong pola kerja kombinasi antara work from office dan work from home.

“Untuk jangka menengah, upayanya adalah konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis energi fosil dan segera beralih ke transportasi massal,” ucap Jokowi. Adapun untuk jangka panjang, pemerintah menekankan pentingnya komitmen penguatan aksi mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim, yang mencakup pengawasan terhadap sektor-sektor industri dan pembangkit listrik.

GHOIDA RAHMAH