Pengawas Pembangunan Ibu Kota Negara

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“JICA memang akan bergabung dengan kita. JICA ini menjadi konsultan untuk mengawasi, pengawas, seluruh bangunan kita,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan Kementerian PUPR belum berpengalaman dalam membangun sebuah kota. Maka, peran JICA dibutuhkan sebagai quality assurance dalam pembangunan IKN.

Empat Tantangan Pembangunan IKN

Rabu lalu, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono bertemu dengan Chief Representative JICA, Takehiro Yasui. Dalam pertemuan tersebut, JICA memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN Nusantara. Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain serta pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini. Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk pada rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.

Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan untuk luas ruang bebas atau right-of-way (ROW), terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar, seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.

Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum, antara lain halte dan utilitas jalan, seperti lampu dan CCTV. Kemudian, keempat adalah jaminan mutu konstruksi.

Lokasi titik nol pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 1 Juni 2022. ANTARA/Olha Mulalinda

Basoeki mengapresiasi hasil studi tim JICA. Ia mengatakan, untuk tantangan nomor satu, konsultan JICA sangat jeli dalam melakukan observasi. “Kita akan bergantung betul pada rencana drainase untuk mencegah banjir. Untuk itu, berkali-kali saya tanya siapa yang akan bertanggung jawab dengan drainase IKN, karena ini sangat penting,” kata dia.

Basoeki juga berharap kehadiran konsultan JICA ini akan mempermudah terwujudnya pembangunan IKN Nusantara dengan kualitas yang baik. “Kami percaya Anda sekalian akan membantu untuk menjamin mutu pembangunan IKN. Untuk itu, jangan ragu memberi kami saran atau koreksi agar tujuan kita tercapai,” ujarnya.

Pemerintah telah memulai pembangunan IKN, yang terbagi dalam tiga tahap hingga 2045. Tahap pertama pada 2022-2024 adalah tahap pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan.

Saat ini, Kementerian PUPR sedang mengembangkan lahan (land development) untuk memulai pembangunan kawasan dan gedung di IKN Nusantara. Adapun pembangunan IKN Nusantara tahap kedua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap ketiga pada 2035-2045.

Dari sisi anggaran, pemerintah membutuhkan Rp 466 triliun untuk membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.

Sayembara Bangunan Ibu Kota Nusantara

Kemarin, PUPR menyerahkan hadiah kepada para pemenang Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan di Ibu Kota Negara Nusantara. ​​"Baru saja kita melihat penyerahan karya-karya terbaik para arsitek Indonesia dalam membangun IKN Nusantara. Ada 79 yang lulus verifikasi dan 60 memasukkan karya. Kerja keras para juri telah menghasilkan tiga pemenang di antara empat kategori tadi," kata Basoeki.

Adapun setiap pemenang mendapatkan penghargaan berupa uang tunai dengan rincian juara I sebesar Rp 500 juta, juara II Rp 250 juta, dan juara III Rp 150 juta.

Perwakilan juara I kategori gedung yudikatif dengan judul karya Adil Ka’Talino, Eduardus Ary Witjaksono, menyampaikan rasa bangga dapat terlibat dalam perancangan bangunan di IKN Nusantara melalui sayembara ini. Dengan mengusung konsep smart forest city pada konsep perancangan bangunan kompleks gedung yudikatif, Ari menambahkan, “Kami menggali unsur-unsur lokal, baik dari Kalimantan sendiri maupun aspek unsur Nusantara.”

Dalam rangka mendapatkan karya arsitektur IKN Nusantara yang optimal, Basoeki meminta hasil karya para pemenang nantinya dikolaborasikan agar sinkron antara struktur, estetika, dan fungsinya. “Copyright ada di Kementerian PUPR, tapi nanti kami ajak para arsiteknya untuk mengoptimalkan desain ini untuk jadi yang terbaik dan dapat diterima semua pihak,” ujar Basoeki. Ia berharap hasil karya para pemenang tersebut dapat menjadi desain dasar dan dilelangkan untuk dibangun pada tahun ini.

Diana Kusumastuti mengatakan semua desain terpilih ini telah memenuhi kriteria konsep perancangan kawasan dan bangunan di IKN Nusantara. Di antaranya memenuhi key performance indicator (KPI) soal bangunan gedung yang ditetapkan dalam Dokumen Urban Design Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mencerminkan identitas bangsa dalam desain interior dan eksterior bangunan, memperhatikan peraturan dan ketentuan terkait dengan bangunan gedung negara (BGN), serta menerapkan prinsip green building dan kemudahan bangunan gedung.

PUPR akan segera menyusun basic design setelah penetapan para pemenang sayembara. “Mungkin akan membutuhkan waktu satu sampai dua bulan. Setelah itu, baru nanti akan menghitung berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut, termasuk perencanaan teknisnya,” kata Diana.

Soal prioritas pembangunan, Diana menyebutkan bahwa saat ini yang sedang dibangun itu adalah istana. “Prioritasnya adalah istana wakil presiden dulu, kemudian kompleks peribadatan, lalu kompleks yudikatif atau legislatif,” ujar Diana. Ia berharap istana dan tempat peribadatan akan selesai dibangun pada 2024.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Georgius Budi Yulianto, turut mengapresiasi pemerintah yang mengadakan sayembara bagi para arsitek Indonesia sehingga dapat secara langsung berkontribusi dalam desain bangunan di IKN. Budi menambahkan, “Kami siap dengan anggota-anggota kami yang sudah teregistrasi. Kapan pun diperlukan oleh PUPR, kami siap membantu dan tentu ini buat kebaikan bersama.”

ANTARA | JELITA MURNI