Risiko Anggaran Jumbo Makan Siang Gratis

JAKARTA — Program makan siang dan susu gratis yang diperkirakan menyedot dana Rp 450 triliun per tahun membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kebutuhan dana jumbo tersebut diprediksi mengorbankan anggaran lain dari program perlindungan sosial.  

“Kalau anggaran makan siang dan susu gratis tersebut diambil dari program sosial, seperti subsidi BBM dan listrik, tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat,” kata Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan kepada Tempo, kemarin, 27 Februari 2024. Sebab, subsidi BBM dan listrik merupakan bantalan sosial yang melindungi masyarakat dari pelemahan daya beli.

Pada Senin lalu, program makan siang dan susu gratis dibahas dalam rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Program yang diusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut rencananya masuk dalam APBN 2025 serta Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). KEM PPKF merupakan dokumen dan langkah awal penyusunan APBN. Adapun pemerintah lewat kementerian dan lembaga terkait tengah menyusun KEM PPKF APBN 2025.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memperkirakan total anggaran untuk program makan siang gratis mencapai Rp 450 triliun untuk satu tahun. Nilai tersebut setara dengan 14 persen dari total belanja negara di APBN 2024 yang mencapai Rp 3.325,1 triliun. Anggarannya pun lebih besar ketimbang alokasi dana untuk program di bidang kesehatan sebesar Rp 187,5 triliun, ketahanan pangan Rp 114,3 triliun, dan program subsidi Rp 286 triliun.

Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bantuan makan siang dan susu gratis menyerap anggaran Rp 185,2 triliun per tahun. Meski lebih kecil dari hitungan TKN Prabowo-Gibran, anggaran jumbo tersebut tetap menyedot dana besar, yakni 5,6 persen dari total belanja APBN 2024.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan program makan siang dan minum susu gratis sangat berat untuk ditanggung APBN 2025. Sebagai anggaran transisi, APBN 2025 juga harus mengakomodasi warisan proyek Presiden Joko Widodo, seperti Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dan proyek strategis nasional (PSN), yang belum selesai. Pada tahun ini, porsi kas negara untuk pembangunan IKN mencapai Rp 40,6 triliun. Sedangkan anggaran untuk kelanjutan PSN 2024 ditaksir Rp 45,7 triliun.

Yusuf menuturkan saat ini belanja pemerintah pusat sudah dipenuhi beban belanja “terikat” (non-discretionary spending), seperti gaji aparatur sipil negara, transfer ke daerah, dan pembayaran bunga utang pemerintah. Belanja pemerintah pusat yang terbesar adalah belanja pegawai, rata-rata sekitar 21,3 persen dari total belanja. Selanjutnya, diikuti belanja barang sekitar 21,1 persen, dan pembayaran bunga utang rerata sekitar 17,7 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Yusuf khawatir program makan siang gratis memicu kenaikan utang pemerintah. Padahal beban utang telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan. Pada 2005-2014, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata mencapai 32,9 persen dari penerimaan perpajakan setiap tahun. Pada 2015-2022, pada era Presiden Jokowi, angka ini melonjak menjadi 47,4 persen. 

Menurut Yusuf, di tengah situasi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian dan upaya mengejar target Indonesia Emas 2045, anggaran pemerintah yang terbatas seharusnya difokuskan sebagai counter-cycle policy. Counter-cycle policy adalah kebijakan yang ditujukan melawan pelemahan perekonomian dengan cara mendorong belanja pemerintah yang memberikan multiplier effect terbesar pada perekonomian. Salah satunya belanja modal dan transfer pendapatan ke kelompok miskin.

Peneliti ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, memperkirakan program makan siang gratis menjadi kanibal bagi program sosial yang sudah eksis dan tersistem dengan baik. Alokasi anggaran makan siang diprediksi menembus Rp 450 triliun lebih atau jauh melebihi total anggaran perlindungan sosial 2024, yang mencapai Rp 270,2 triliun. Padahal anggaran perlindungan sosial selama ini digunakan untuk membiayai berbagai program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat menengah bawah.

Kebutuhan anggaran program makan siang juga setara dengan anggaran empat kementerian dan lembaga yang menelan pos terbesar dalam APBN. Keempatnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengempit anggaran Rp 147,37 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 139,27 triliun, kepolisian Rp 117,41 triliun, serta Kementerian Pendidikan Rp 98,99 triliun. 

Latif khawatir masuknya program makan siang gratis menyebabkan ruang fiskal semakin sempit dan defisit anggaran semakin besar. Pemerintah menetapkan aturan batas maksimum defisit 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada APBN. Aturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti sidang kabinet paripurna (SKP) yang berfokus pada persiapan Ramadan dan Idul Fitri serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal untuk 2025 di Istana Negara, Jakarta, 26 Februari 2024. BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Etika Pembahasan Program Makan Siang Gratis 

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, menyoroti etika pemerintahan Jokowi yang membahas program makan siang gratis andalan calon presiden Prabowo dalam rencana APBN tahun anggaran 2025. Menurut dia, pembahasan program makan siang gratis yang dilakukan kabinet Jokowi tidak etis. Musababnya, hingga sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan secara resmi pemenang pemilu presiden. 

Menurut Herdiansyah, pemerintah perlu menunggu hasil resmi KPU dan menyelesaikan transisi kepemimpinan, lalu bisa melakukan transisi kebijakan. Dia menyebutkan logika kebijakan Jokowi tersebut kacau karena seperti membangun gedung tanpa menunggu izin mendirikan bangunan (IMB) keluar. “Negara ini tidak bisa dikelola seperti koboi, yang diputuskan seenaknya tanpa berpatokan kepada etik dan aturan,” katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program makan siang gratis dari Prabowo dibahas dalam rapat kabinet Presiden Jokowi pada Senin lalu. Airlangga menyampaikan pemerintah sudah memiliki data ihwal jumlah ibu hamil, anak balita, dan anak-anak sekolah dari TK, SD, hingga SMP untuk mengukur kebutuhan makan siang gratis. 

“Kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” kata Airlangga. Dia mengatakan alokasi anggaran program makan siang gratis berkisar Rp 15 ribu per anak, tapi belum termasuk anggaran program susu gratis. Alokasi anggaran tersebut, kata dia, akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan tidak ada pos anggaran baru yang khusus untuk program makan siang dan susu gratis dalam pembahasan APBN 2025. Ia mengatakan anggaran untuk program itu akan diambil dari alokasi di sektor lainnya. "Itu (anggaran makan siang dan susu gratis) kan sebetulnya cuma mindah amplop," ujar Muhadjir dalam keterangannya di kantor Kemenko PMK kemarin. 

Muhadjir menuturkan dana untuk program makan siang dan susu gratis dapat digunakan dari anggaran pendidikan hingga dana desa. Misalnya dengan realokasi anggaran bantuan operasional sekolah.

Menurut Muhadjir, tidak ada penambahan anggaran baru yang khusus untuk program makan siang dan susu gratis. Program makan siang dan susu gratis pada APBN 2025, kata dia, dibahas oleh pemerintah Jokowi untuk kesinambungan program pemerintah baru yang akan datang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini soal makan siang dan susu gratis masih dalam rencana program. Menurut dia, program-program prioritas presiden terpilih nantinya dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan target defisit APBN 2025. "Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti dihitung dalam sebulan ke depan," kata dia pada Senin lalu.