Mengikuti Jejak Sang Pendahulu

Destry Damayanti bergegas meluncur ke kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret lalu. Ia memenuhi panggilan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang sengaja khusus mengundangnya. Setiba di kantor Darmin sekitar pukul 19.00, ia diajak Gubernur Bank Indonesia periode 1 September 2010-23 Mei 2013 itu berdiskusi dengan diberi sejumlah pertanyaan, terutama perihal kondisi perbankan dan makroprudensial.

Darmin juga mengajaknya berdiskusi mengenai pembangunan regional karena Destry memiliki pengalaman di bidang itu. “Saya menjawab apa adanya,” katanya kepada Tempo, Kamis, 9 Mei lalu. Destry saat ini adalah anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—institusi yang bertanggung jawab kepada Presiden—yang antara lain berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan.

Menurut Destry, tak ada penjelasan eksplisit maksud undangan diskusi tersebut. Tapi ia bisa meraba bahwa Darmin sedang mewawancarainya untuk mencari kandidat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. “Pertanyaannya menjurus ke kebijakan moneter, makroprudensial, gejolak ekonomi. Arah-arahnya ke tugas BI,” ucapnya. Darmin baru memberi tahu bahwa ia dicalonkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dalam pertemuan pada Kamis, 2 Mei lalu.

Destry Damayanti (kanan) di Jakarta, November 2015. / Dok TEMPO/Naufal Dwihimawan Adjiditho

Sebelum pertemuan akhir Maret lalu, pasar memang sedang ramai membicarakan bursa calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pengganti Mirza Adityaswara. Mantan Kepala Ekonom Bank Mandiri ini diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Senior BI pada 3 Oktober 2013 untuk masa jabatan 2013-2014. Pada 2014, Presiden memperpanjang masa tugasnya hingga 2019. Mirza akan mengakhiri jabatan ini pada Juli 2019.

Sejumlah nama menjadi buah bibir para bankir dan pelaku bisnis di pasar modal. Selain Destry, Fauzi Ichsan, anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS, santer dibicarakan. Fauzi sebelumnya dikenal sebagai ekonom senior di Standard Chartered Indonesia. Setelah 13 tahun berkarier di lembaga keuangan multinasional itu, ia mengikuti seleksi calon anggota Dewan Komisioner LPS dan resmi menjabat mulai Januari 2015.

Nama lain yang ramai dibahas di kalangan pelaku pasar sebagai kandidat Deputi Gubernur Senior adalah Erwin Rijanto. Erwin juga anggota Dewan Komisioner LPS, perwakilan (ex officio) dari Bank Indonesia. Ia saat ini menjabat Deputi Gubernur BI—diangkat pada 2015 untuk masa tugas hingga 2020. Sebelumnya, Erwin menjabat Direktur Eksekutif Kebijakan Makroprudensial di bank sentral.

Satu nama lagi yang juga diperbincangkan adalah Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian. Iskandar pernah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia.

Ketika dihubungi, Kamis, 9 Mei lalu, Fauzi menjelaskan beberapa hal seputar bursa Deputi Gubernur Senior BI. Namun ia tak bersedia memberikan konfirmasi mengenai santernya nama dia sebagai salah satu calon. Melalui Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho, Fauzi menambahkan bahwa tak ada hal yang khusus terkait dengan pencalonan Deputi Gubernur Senior. Ia memastikan tidak ada nuansa persaingan antara dia dan Destry Damayanti dalam hal ini.

Darmin Nasution di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, 22 Maret lalu./ TEMPO/Tony Hartawan

Belakangan, muncul dua nama baru. Seorang pejabat bank sentral bercerita, selain Destry, dua orang turut masuk daftar kandidat yang diusulkan Kementerian Koordinator Perekonomian kepada Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Suahasil Nazara—saat ini Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan—dan Dian Ediana Rae—sekarang menjabat Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dian sebelumnya adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat dan Banten).

Pejabat bank sentral itu menambahkan, tiga nama itulah yang tercantum dalam surat yang diusulkan kepada Presiden. Usul tersebut, menurut dia, telah melalui proses konsultasi dengan Bank Indonesia. Dihubungi pada Jumat, 10 Mei lalu, Gubernur BI Perry Warjiyo tak merespons upaya
konfirmasi Tempo mengenai nama-nama tersebut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono tak membantah ataupun membenarkan soal daftar nama yang disodorkan Kementerian Koordinator Perekonomian kepada Istana Negara. “Siapa saja yang memberi masukan kepada Presiden, saya tidak tahu pasti. Tapi semestinya Pak Darmin salah satu yang dimintai masukan,” tuturnya, Jumat, 10 Mei lalu. Adapun ihwal pemanggilan para kandidat ke ruang kerja Menteri Darmin, Susiwijono mengaku tak tahu.

SURAT Presiden Joko Widodo kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akhir April lalu di luar perkiraan pasar. Semula pelaku pasar modal dan industri keuangan memprediksi dua nama dipilih Istana menjadi kandidat terkuat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yakni Destry Damayanti dan Fauzi Ichsan. Keduanya dikenal dekat dengan pasar. Tapi kabar dari Senayan memastikan pemerintah hanya menyodorkan satu nama.

“Calonnya tunggal, yakni Destry Damayanti,” ucap Ketua DPR Bambang Soesatyo, membocorkan isi surat Presiden kepada media, Selasa, 30 April lalu. Tapi pencalonan Destry belum dibahas Komisi XI, yang membidangi keuangan dan perbankan, karena DPR masih dalam masa reses. Dewan baru kembali memulai sidang pada Rabu, 8 Mei lalu. 

Fauzi Ichsan (kiri). Dian Ediana Rae, dan Suahasil Nazara./Dok TEMPO/Dasril Roszandi | Dok TEMPO/Naufal Dwihimawan Adjiditho | TEMPO/Tony Hartawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Khusus untuk Deputi Gubernur, Gubernur Bank Indonesia mengusulkan nama dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Rapat paripurna DPR, Rabu, 8 Mei lalu, menandai dimulainya masa sidang kelima para anggota Dewan setelah reses beberapa pekan. Dalam pertemuan itu, pimpinan DPR membacakan surat Presiden tentang pencalonan Deputi Gubernur Senior BI. Menurut anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Andreas Edi Susetyo, tahap selanjutnya adalah pembahasan di tingkat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. “Bamus akan menetapkan atau menyerahkannya ke komisi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Andreas menambahkan, rapat Badan Musyawarah dijadwalkan berlangsung pada Senin, 13 Mei. Pertemuan itu mundur dari jadwal semula, yang diagendakan berlangsung pada Kamis, 9 Mei lalu. Pada hari itu pula Komisi Keuangan dan Perbankan membuka sidang perdananya. Tapi Andreas memastikan rapat tidak akan serta-merta membahas pencalonan Deputi Gubernur Senior BI.

Seperti biasa, kata dia, rapat akan membicarakan sekaligus menyusun agenda dan target untuk masa sidang kali ini sambil menunggu penugasan dari Badan Musyawarah. Nantinya, bila Badan Musyawarah telah menyerahkan pembahasan kepada Komisi Keuangan dan Perbankan, barulah diskusi dimulai. “Kalau sudah diserahkan, kami bisa menggelar uji kelayakan dan kepatutan,” tuturnya.

Andreas menilai calon tunggal yang diajukan pemerintah cukup kredibel. Penilaian itu didasari rekam jejak Destry Damayanti selama menjabat di beberapa lembaga. Meski belum tahu pasti sikap dan pandangan para koleganya di Komisi Keuangan dan Perbankan, Andreas optimistis perdebatan di parlemen tak akan alot.

Perjalanan karier Destry bisa dikatakan mirip dengan Mirza Adityaswara, pejabat yang akan digantikannya. Keduanya lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Destry melanjutkan studi di Cornell University, New York, Amerika Serikat, dan meraih gelar master of science. Destry juga pernah menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri—posisi yang sebelumnya ditempati Mirza. Karier Mirza di Lembaga Penjamin Simpanan pun ia ikuti.

Jejak Destry di komunitas alumnus kampus juga serupa dengan Mirza. Destry seperti sedang menjalani napak tilas. Pada akhir 2018, forum musyawarah besar Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menobatkan Destry sebagai Ketua Ikatan Alumni FEB UI periode 2019-2021. Ia menggantikan Mirza, yang masa jabatannya berakhir.

Nama Destry melambung saat Presiden Jokowi menunjuknya sebagai Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015. Ia pernah menjadi Penasihat Senior Ekonomi Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2002-2003 dan Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada 2014-2015. Saat ditanyai apa alasan Jokowi mencalonkan Destry, juru bicara kepresidenan, Johan Budi S.P., mengaku tidak tahu. 

Bila tak ada halangan di parlemen, Destry akan mengikuti jejak Mirza: duduk di kursi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Dia akan menjadi perempuan kedua yang mengisi jabatan ini, setelah Miranda Swaray Goeltom. Posisi ini biasa diisi kalangan luar bank sentral. Tak ada aturan baku mengenai hal itu. Tapi beberapa kalangan menjelaskan, penunjukan Deputi Gubernur Senior dari pihak luar adalah upaya menjaga keseimbangan di bank sentral.

Menurut Destry, salah satu peran penting bank sentral adalah membuat kebijakan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian bangsa. “Yang membumi sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya. Salah satunya menjaga stabilitas sektor keuangan, seperti harga.

Dalam konteks internal, harga atau rupiah tecermin dari inflasi. Adapun dari sisi eksternal terlihat dari nilai tukar. Uniknya, Destry menambahkan, fenomena inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi sisi moneter, tapi juga pasokan yang berkaitan dengan sektor riil.

Kalangan perbankan beragam menanggapi pencalonan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Direktur Utama Bank Mayora Irfanto Oeij, misalnya, berharap pejabat baru bank sentral bisa berkontribusi lebih baik. “Agar pertumbuhan bank-bank di Indonesia makin maju,” katanya.

RETNO SULISTYOWATI, PUTRI ADITYOWATI