Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan tambahan anggaran belanja Kementerian Perhubungan pada 2025 sebesar Rp 7.686.805.479.000 atau Rp 7,68 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Masih banyak kegiatan prioritas yang belum bisa terakomodasi dalam pagu anggaran yang sudah dikeluarkan," kata Budi Karya dalam rapat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Budi Karya mengatakan, apa yang mau dikerjakan Kementerian antara lain soal pelayanan perintis serta pengoperasian dan perawatan atau IMO (infrastructure maintanence and operation) sarana perkeretaapian.
Selanjutnya, pengadaan bis sekolah, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan aset, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan upaya keselamatan dan keamanan transportasi, serta membuat prioritas kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri (KI).
Awalnya, Budi Karya menyebutkan, pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sebesar Rp 24,76 triliun. Dengan rincian belanja pegawai senilai Rp 4.768.972.769 (19 persen), belanja barang Rp 4.590.389.756 (19 persen), dan belanja nonoperasional sebesar Rp 15.406.611.978 (62 persen). "Angka tersebut relatif kurang dibanding tahun ini," ujar dia.
Tahun ini, anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp 38,6 triliun. Pagu tersebut mengalami penambahan saldo dan blokir automatic adjustment sehingga pagu akhir Kemenhub pada 2024 sebesar Rp 42,59 triliun.
Realisasi anggaran hingga Mei 2024 dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 2,21 triliun atau 53,47 persen, belanja barang sebesar Rp 4,92 triliun (25,95 persen), dan belanja modal Rp 6,6 triliun (33,84 persen).
Foto 
