Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Menko Airlangga: Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi hingga Mei 2024 Sebesar Rp 39 Triliun

Anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun.

14 Juni 2024 | 19.15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu (14/9).
Perbesar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu (14/9).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Airlangga Hartarto, mengungkapkan realisasi anggaran pusat untuk pengendalian inflasi hingga bulan Mei 2024 telah mencapai Rp39 triliun. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, yang dipantau Tempo dari YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 14 Juni 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) pusat sampai dengan 31 Mei 2024, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun. Sementara fiskal daerah realisasi Rp13,56 triliun dari pagu Rp92,87 triliun," kata dia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Airlangga menekankan kesinambungan pasokan domestik menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. Pengembangan dari neraca pangan ini, kata dia, menjadi satu hal yang penting. 

"Badan Pangan Nasional akan mempersiapkan terkait dengan penyediaan datang pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor."

Menurut dia stabilisasi harga pangan dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek. "SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan), bantuan pangan, gerakan pangan murah telah berhasil menekan kenaikan harga terhadap harga pangan," tuturnya.

Selain itu, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan produksi. Baik dengan cara penambahan alokasi pupuk subsidi, maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian. Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor pertanian sebesar 30 persen, terbesar kedua setelah sektor perdagangan. 

Sejalan dengan itu, pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi, terutama untuk 10 komunitas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional. Kemudian, mengoptimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal terpencil dan terluar. 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus